Pemekaran Daerah belum Jelas – Berita Kota Kendari
Aneka

Pemekaran Daerah belum Jelas

Anggota Komisi II DPR, Amirul Tamim bersama Komisioner Ombudsman RI dalam acara Cofee Morning di Kendari

Anggota Komisi II DPR, Amirul Tamim bersama Komisioner Ombudsman RI dalam acara Cofee Morning di Kendari

KENDARI, BKK – Kehadiran Kabupaten Muna Timur maupun Konawe Timur ternyata masih sebatas wacana. Belum ada yang bisa menjamin apakah kedua kabupaten ini akan mekar pada tahun ini atau tidak.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sampai saat ini pun belum bisa menjamin daerah mana saja yang direstui pemekarannya. Termasuk lima usulan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Anggota Komisi II DPR RI Amirul Tamim mengatakan, pihaknya telah menerima 60 usulan pemekaran baik provinsi dan kabupaten. Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menerima sekitar 200 usulan.
“Semua pemekaran nasibnya belum jelas. Termasuk Sultra. Kita belum tahu daerah mana yang akan mekar,” terang Amirul Tamim di Kopi Kita, Kendari, Selasa (8/3).
Wakil rakyat asal Sultra ini menambahkan, tidak adanya jaminan pemekaran ini karena hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang kuota daerah yang perlu dimekarkan pada tahun ini. “Sekarang masih sebatas rancangan. Posisinya sekarang sementara diharmonisasi di Kemenkumham. Makanya, kita tunggu selesainya rancangan pemerintah,” katanya.
Selain itu, dalam kebijakan Daerah Otonomi Baru, pemerintah pusat menganut aturan baru. Daerah yang siap mekar setelah melalui pertimbangan akan dimasukkan sebagai daerah persiapan selama tiga tahun.
“Beda dengan sebelumnya, daerah langsung bisa mekar,” jelasnya.
Khusus Sultra, sebut dia, pihaknya sudah menerima lima usulan pemekaran. Yakni, Kota Raha, Muna Timur, Konawe Timur, Kabaena Kepuluan dan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Kota Raha, masuk dalam kelompok 88 daerah lainnya yang sudah diusulkan jauh sebelumnya.
Sedangkan Muna Timur, Konawe Timur, Kabaena Kepulauan dan Kepton masuk kelompok 45. Namun, kelima daerah ini nasibnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia.
Soal pernyataan Kepala Biro Pemerintahan La Ode Ali Akbar yang menyatakan bahwa ada dua daerah di Sultra yang dianggap masuk jatah mekar pada tahun ini, ditanggapi sinis oleh Amirul. Menurutnya, seorang Karo Pemerintahan tidak bisa memastikan jumlah kuota pemekaran.
“Tugasnya hanya menyiapkan administrasi. Sekarang saja, belum dibentuk tim independen dan masih akan dievaluasi. Jangan sampai masyarakat ini salah informasi yang diterima. Kita tunggu dulu rancangan menjadi peraturan pemerintah,” ujarnya.
Dalam sudut pandang DPR RI, urai Amirul, sebuah daerah bisa mekar jika persyaratan dasar dan adminsitarasinya sudah lengkap. Khusus administrasi, lima usulan itu memang sudah lengkap. Untuk syarat dasarnya, sebut dia, harus ada desain dari provinsi tentang kewilayahannya.
Selain itu, argumen yang diberikan harus berdasarkan analisa akademis bukan bersifat politis. “Apakah Sultra ini hanya 17 kabupaten atau hanya satu provinsi. Apakah ditambah enam atau berapa. Makanya, harus ada desain yang dibuat daerah tentang kewilayahannya untuk dinilai pemerintah pusat,” bebernya. (r1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top