Ada Komisioner KPU Muna Bertemu Paslon – Berita Kota Kendari
Beranda

Ada Komisioner KPU Muna Bertemu Paslon

Suasana Sidang DKPP dengan agenda dugaan pelanggaran kode etik KPU Muna di gedung Bawaslu Sultra, Selasa (8/3)

Suasana Sidang DKPP dengan agenda dugaan pelanggaran kode etik KPU Muna di gedung Bawaslu Sultra, Selasa (8/3)

KENDARI, BKK – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna, Selasa (8/3) di gedung KPU Sulawesi Tenggara (Sultra).

Seluruh komisioner KPU Muna yang disidang etik adalah Ketua KPU Muna Amin Rambega, divisi hukum dan pengawasan Suleman Loga, Divisi Logistik dan Keuangan Rakhmat Andang Jaya, Divisi Program dan Data Yuliana Rita, dan Divisi Teknis Penyelenggara Andi Arwin.

Sidang ini dipimpin langsung anggota DKPP RI Endang Wihdatiningtyas. Ia didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) La Ode Abdul Natsri Moethalib (KPU Sultra), Dr Ramli (tokoh masyarakat), Munsir Salam (Bawaslu) dan Dr Deity Yuningsih (akademisi).

Dugaan pelanggaran kode etik KPU Muna, diadukan oleh pasangan calon (paslon) LM Rusman Emba-Malik Ditu dan Panwaslu Muna.

Dalam sidang ini, Rumah Kita diwakili oleh pengacaranya LM Syarifin dan saksinya Abdul Hasid Pedansa. Sedangkan Panwas Muna yang hadir yakni Ketua Panwaslu Mahiluddin, Abzal Naim, dan Rustam.

Dalam keterangan pihak Rumah Kita, KPU Muna dinilai telah melanggar beberapa kode etik termasuk tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslu Muna soal perbaikan daftar pemilih tetap (DPT).

Selain itu, ada salah satu anggota KPU Muna yang secara diam-diam bertemu paslon untuk kepentingan tertentu.

“Kita sangat sayangkan carut marutnya pilkada Muna yang berakhir PSU. Ini karena tidak profesionalnya KPU. Banyak data ganda yang kami temukan, tapi tidak diproses oleh KPU. Padahal ini juga sudah direkomendasikan Panwaslu Muna,” protes LM Syarifin di hadapan majelis etik DKPP.

Hal senada diungkapkan saksi dari Rumah Kita Abdul Hasid Pedansa. Menurut mantan anggota DPRD Sultra ini, KPU secara nyata telah mencoba merusak proses demokrasi di Kabupaten Muna dengan cara menyajikan pemilih yang tidak benar.

“Kami meminta agar KPU Muna tidak menyelenggarakan PSU ini. Karena, bukti pelanggaran sebelumnya telah terbukti,” tohoknya.

Oleh KPU Muna, semua tuduhan tersebut tidak benar. Menurut Ketua KPU LM Amin Rambega, pihaknya sudah terbuka terhadap seluruh pihak dalam perbaikan DPT. Hanya saja, kata dia, dalam proses pleno di tingkat kelurahan hingga kecamatan, tidak ada saksi dari paslon.

“Nanti, protes terhadap pemilih ini muncul pada saat proses penetapan DPT. Kita tidak punya waktu karena berkait dengan tahapan yang berjalan,” jawab KPU.

Seluruh keterangan pengadu maupun teradu, direkam sepenuhnya oleh DKPP. Anggota DKPP RI Endang Wihdatiningtyas mengaku, belum ada kesimpulan atas sidang etik KPU Muna. Ia juga belum memastikan kapan putusan dikeluarkan.

“Kita akan usulkan dulu ke pusat untuk dinilai seperti apa jawaban teradu dan keterangan pengadu,” katanya.

Sidang ini, lanjut dia, tinggal menunggu putusan. “Tidak ada sidang lanjutan,” ujarnya. (r1/c/jie)

Click to comment
To Top