Berita Kota Kendari
Suksesi

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah

KENDARI, BKK- Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menetapkan Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari, keduanya mantan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe dikembalikan ke keadaannya semula.

Hal ini diungkapkan Rizal Pasolong, pengacara Hermansyah dan Asran. Rizal menyatakan, pemberitahuan amar putusan kasasi diterima 5 Maret 2016.

Diketahui, Hermansyah Pagala cs dipecat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyusul putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan keduanya terbukti melanggar kode etik.

Mereka dibawa ke sidang berkait tuduhan menerima uang dari calon pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

Tidak terima pemecatan, keduanya membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari. Hasil sidang, baik di PTUN Kendari maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar ternyata memenangkan Hermansyah Pagala cs.

KPU Sultra kemudian mengajukan kasasi ke MA mencari pembanding hukum.

Amar putusan MA Nomor:551/K/TUN/2015 tertanggal 23 November 2015 menyatakan permohonan kasasi Ketua KPU Sultra Hidayatullah ditolak oleh MA dan menghukum KPU untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Pengacara Hermansyah Pagala cs, Rizal menyebut, eksistensi DKPP dalam memberikan putusan menjadi meragukan.

Konsekuensi putusan MA, kata Rizal, Ketua KPU Sultra sebagai pejabat tata usaha negara, harus mengembalikan Hermansyah Pagala cs sebagai anggota sekaligus Ketua KPU Konawe.

“Karena menurut kami, apabila Ketua KPU Sultra tidak menaati putusan MA, bisa saja berimplikasi pada Pilkada Konawe dan Pilgub Sultra akan menjadi cacat hukum, karena dua komisioner ini dianggap tidak memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilu,” terangnya.

Selain itu, tambah dia, apabila ini berlanjut terus, bisa menjadi ruang untuk penyidik tindak pidana korupsi untuk menguji apakah pembayaran honor sebagai anggota KPU Konawe dan perjalanan yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Konawe yang menggantikan Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari adalah hal yang dapat merugikan keuangan negara.

Beda Jalur, Beda Kewenangan

Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Endang Wihdatiningtyas dikonfirmasi via telepon seluler (ponsel) tadi malam mengatakan, antara putusan DKPP dan putusan PTUN tidak bisa disandingkan.

Karena, alas dia, DKPP menyortir kode etik komisioner, sementara PTUN menyoroti soal administrasi. Tidak ketemu.

“Jadi, pemecatan itu kewenangan KPU. DKPP hanya soal etiknya. Kalau MA mengenai admnistrasinya. Jadi, jalurnya beda,” terangnya. (r1)

To Top