Ombudsman Gandeng Berita Kota dalam Investigasi – Berita Kota Kendari
Headline

Ombudsman Gandeng Berita Kota dalam Investigasi

IMG_8527

KENDARI, BKK– Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, La Ode Ida menegaskan ke depan Ombudsman harus lebih meningkatkan kerja samanya dengan media lokal. Salah satunya adalah dengan menggandeng Berita Kota Kendari dalam menginvestigasi kasus-kasus yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Ombudsman dan media sama-sama melayani publik. Keduanya harus sinergi dengan tujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas,” kata La Ode Ida dalam diskusinya dengan awak Redaksi Berita Kota Kendari, di Kantor BKK, tadi malam.

Hadir dalam diskusi tersebut, Direktur Berita Kota Kendari, Mahdar Tayyong, Wakil Direktur Jumwal Saleh, Pemimpin Redaksi BKK Akbar Hamdan, Kepala Kantor Ombudsman Sultra, Aksah serta rombongan.

La Ode Ida yang baru diangkat sebagai pimpinan Ombudsman RI ini mengakui, selama ini keberadaan Ombudsman masih kurang dikenali oleh masyarakat. Jangankan oleh masyarakat awam, pejabat pun masih sering mengira Ombudsman bukan lembaga negara.

“Saya dengar cerita, pernah suatu waktu Ombudsman Sultra datang ke Baubau untuk bertemu dengan DPRD. Ada anggota DPRD di sana yang mengira Ombudsman itu nama orang. Dia kira itu keluarganya yang namanya Om Budsman,” katanya disambut gelak tawa.

Padahal di negara-negara maju, Ombudsman merupakan lembaga negara yang diperhitungkan karena fungsinya melakukan pengawasan publik. Sebab Ombudsman memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk menelusuri kasus-kasus yang berkaitan dengan pelayanan publik secara independen.

“Di negara kita sendiri ada tiga lembaga yang berdasarkan undang-undang diberi kewenangan seperti itu. Yaitu DPR yang mengawasi secara politik, Ombudsman yang mengawasi secara imparsial dan masyarakat diwakili oleh pers. Ombudsman sendiri diatur oleh UU No 25 tahun 2009,” paparnya.

Mantan senator asal Sultra ini berharap di masa kepemimpinannya, Ombudsman akan mendapatkan tempat yang layak di hati masyarakat. Namun dia menyadari, untuk mewujudkan hal itu juga bukanlah mudah. Sebab pekerja Ombudsman dituntut harus bergerak cepat dan tepat dalam menyelesaikan kasus-kasus publik.

Untuk Sultra sendiri, La Ode Ida secara khusus menaruh perhatian pada dua kasus. Yang pertama, kasus pernikahan putra Wali Kota Asrun, Asrizal Pratama Putra yang diduga melibatkan anggaran daerah. Yang kedua, Badan Pertanahan yang seringkali menyulitkan investigator Ombudsman.

“Kalau di sini kesulitan, saya sendiri yang akan bantu di pusat. Kita bisa langsung kontak Pak Syarif (Komisioner KPK, Laode Syarif) dan menteri terkait,” katanya.

Kepala Kantor Ombudsman Sultra, Aksah menambahkan, sepanjang 2015, pihaknya menerima sebanyak 187 laporan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Adapun instansi layanan publik yang paling sering diadukan masyarakat adalah pemerintah daerah, kepolisian dan pertanahan.

“Dari yang tiga ini, pemda dan kepolisian selalu koperatif. Tapi pertanahan itu memang yang paling tertutup. Apalagi jika kita ingin menyelidiki kasus sertifikat tanah ganda,” katanya.

Dia pun cukup yakin, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman Sultra sudah cukup baik. Itu dilihat dari angka pengaduan yang mulai meningkat. Sampai Maret ini saja, Ombudsman sudah mencatat adanya 43 laporan yang masuk dan sebagian besar diantaranya sudah diproses. (aha)

Click to comment
To Top