Mendorong Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar – Berita Kota Kendari
Beranda

Mendorong Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Subhan ST

Subhan ST

*’OLEH-OLEH’ ANGGOTA DPRD KENDARI DARI BANDUNG

KENDARI, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mendorong penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Kota Kendari. Meskipun program ini baru diterapkan di 17 kota minus Kendari, DPRD Kota Kendari juga tak mau ketinggalan untuk mengadopsi hal yang sama.

Kebijakan tersebut akan diluncurkan bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada 21 Februari mendatang di Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua.

Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Subhan ST, menyampaikan, kebijakan kantong plastik berbayar dicanangkan untuk mengurangi jumlah sampah plastik.

“Jadi, dengan adanya program ini, kalau kita belanja di pusat perbelanjaan atau dimana saja, penjual tidak menyediakan kantong plastik secara bebas,” kata Subhan yang baru kembali melakukan kunjungan kerja di Bandung, salah satu kota yang menerapkan hal itu.

Menurut Subhan, kebijakan untuk membayar kantong plastik akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan tas yang ada di rumah seperti ibu-ibu jaman dulu yang membawa keranjang belanja ke pasar.

“Ada pengurangan penggunaan kantong plastik dengan memaksa pembeli membayar,” tambah dia.
Untuk mendukung kebijakan itu, kata dia, DPRD Kota Kendari akan mendorong melalui pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) terkait pengurangan penggunaan kantung plastik.

“Kita akan mengusulkan pembuatan Raperda pengurangan penggunaan kantung plastik, yang terlebih dahulu telah diterapkan Kota Bandung sejak 2012,” ujar Ketua Komisi II Subhan ST ditemui di kediamannya, Senin (7/3).

Ia melanjutkan, dengan adanya Raperda ini, akan membantu juga mengurangi sampah plastik yang ada di Kota Kendari, dimana sistem aturan dalam Raperda itu akan terbagi menjadi tiga, sehingga sampah plastik tidak lagi terbuang melainkan dimanfaatkan limabhnya.

“Dalam Raperda kita susun sistemnya, seperti penanggulangan, pemanfaatan, dan mendaur ulang, dari tiga sistem ini maka limbah plastik bisa diminimalisir,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemebtukan Perda DPRD, Samsudin Rahim mengatakan, jika usulan ini dimasukan maka akan diterima, sebab punya nilai manfaat.

“Kalau Raperda ini diusulkan sudah pasti kita terima,” ungkapnya.
Namun, lanjutnya, untuk mempertegas Raperda ini perlu ada sangksi bagi yang melanggar atau membuka lapangan kerja bagi masyarakat ekonomi menengah kebawa dalam pemanfaatn dan pendaur ulangan limbah palstik.

“Supaya ini berjalan baik, maka perlu sangksi dan badan atau lembaga usaha yang mengelolanya, nanti dari Pemerintah Kota dan DPRD yang memperdayakannya, dengan membantu pada modal,” pungkasnya. (m2/c/jie)

To Top