KPK Undang Penyidik Polda Sultra soal Kasus SPPD Fiktif Butur – Berita Kota Kendari
Kasuistika

KPK Undang Penyidik Polda Sultra soal Kasus SPPD Fiktif Butur

KENDARI, BKK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) belum lama ini, menyangkut kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kabupaten Buton Utara (Butur) pada 2012 hingga 2014.

Dalam pertemuan, pihak Polda Sultra secara tegas mengatakan kasus dengan terlapor mantan Bupati Butur Ridwan Zakaria itu akan tetap dilanjutkan hingga ke tahap penuntutan.

Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh mengatakan, mengenai hasil lengkap koordinasi dengan pihak KPK tidak bisa dibeberkan ke publik, karena bersifat rahasia.

“Karena kasusnya sudah tahap penyidikan,” tegasnya, Senin (7/3). Menurut dia, kemungkinan KPK menganggap penting kasus ini.
Dolfi membeberkan, dalam pertemuan dengan pihak KPK, Polda Sultra mengirim tiga anggota yang dipimpin langsung Kepala Subdirektorat (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Honesto R Dasinglolo SSos.
Ia didampingi Inspektur Polisi Satu (Iptu) Hasanuddin SH MH dan Brigadir Kholik.
Diketahui, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat kerugian negara sebesar Rp 114.297.500. Kerugian negara lebih dari Rp 100 juta tersebut diperoleh dari hasil audit empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Di antaranya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelewengkan anggaran sebesar Rp 93.902.500, Dinas Kesehatan sebsar Rp 12.460.000, Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) sebesar Rp 4.785.000, serta Dinas Pertanian Perikanan dan Perkebunan sebesar Rp 3.150.000.

Menyusul ditingkatkannya status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan, sehingga polisi memanggil Ridwan Zakaria resmi menyandang status sebagai terlapor. Hanya saja, kala menghadiri pemeriksaan di Mapolda Sultra, Ridwan Zakaria masih diperiksa sebagai saksi.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya, adanya laporan perjalanan dinas dalam daerah dari Buranga ke Ereka. Padahal, laporan perjalanan dinas tersebut tidak harus terjadi, karena walaupun ibu kota berada di Buranga, namun para eksekutif berkantor di Ereke.

Selain telah memeriksa Bupati Butur, penyidik juga sudah memeriksa seluruh bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Kepala Bagian (Kabag) Hukum, dan Sekretaris Kabupaten (Sekab) Butur.

Kasus ini mulai dilidik Polda Sultra awal November lalu berkait adanya kasus dugaan korupsi SPPD fiktif, yakni perjalan anggaran yang dikeluarkan melebihi pagu anggaran dan tidak sesuai dengan kegiatan. (r2/iis)

Click to comment
To Top