Gubernur Dituntut Buka Kembali PT VDNI – Berita Kota Kendari
Headline

Gubernur Dituntut Buka Kembali PT VDNI

TERANCAM PHK. Para pekerja di Mega Industri Konawe berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sultra, Senin (7/3/206). Mereka kini terancam PHK karena PT VDNI tak bisa beroperasi sejak ditutup oleh Pemprov Sultra.

TERANCAM PHK. Para pekerja di Mega Industri Konawe berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sultra, Senin (7/3/206). Mereka kini terancam PHK karena PT VDNI tak bisa beroperasi sejak ditutup oleh Pemprov Sultra.

KENDARI, BKK– Ratusan pekerja dari Mega Industri Konawe menuntut Gubernur Sultra Nur Alam agar membuka kembali aktivitas di PT Virtu Dragon Nikel Industri. Permintaan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra yang dilanjutkan ke Kantor Gubernur Sultra, Senin, 7 Maret.

Oleh para pendemo, mereka tidak mau tahu alasan apapun dibalik perintah penutupan aktivitas pemurnian nikel itu oleh gubernur. Masalahnya, jika perusahaan ini tak segera beroperasi, lebih dari 400 karyawan akan kehilangan pekerjaan.

“Pekerja diberi waktu sampai 15 Maret 2016. Kalau perusahaan tidak beroperasi hingga waktu deadline itu, maka ratusan warga akan diPHK,” terang Harwan yang menjadi koordinator aksi tersebut.

Harwan mengingatkan, investasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe ini amatlah besar, yakni Rp 8 triliun. Investasi tersebut diyakini akan mempercepat roda perekonomian masyarakat Konawe. Karena itu, sangat disayangkan jika investasi sebesar itu batal hanya karena persoalan dalam proses penerbitan perizinannya.

“Harapan kami sebagai anak bangsa, Gubernur Sultra agar memberikan peluang kepada PT VDNI untuk menyelesaikan pembangunan pertambangan di Morosi karena dampak dari penutupan aktifitas pertambangan sangat dirasakan oleh masyarakat lokal,” harapnya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sultra Haku Wahab menjelaskan, Gubernur Nur Alam terpaksa menutup operasi industri pertambangan itu karena belum mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk membangun Terminal Khusus (Tersus) di Kecamatan Morosi. “Karena, Jeti Morosi belum mengajukan dokumen untuk pembahasan amdal,” jelasnya di Kantor Gubernur Sultra, Senin (7/3).

Selain Amdal, Tersus Morosi ini belum mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kesesuaian tata ruang provinsi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra. Kedua syarat, ini kata Haku, sebagai prasyarat BLH untuk membahas Amdal.

“Kalau tidak ada izin prinsip dari menteri dan kesesuaian tata ruang, maka tidak bisa dibahas Amdal. Harus ada dulu dua syarat itu,” terang Haku.

Haku mengaku, Gubernur Sultra Nur Alam pernah menyarankan kepada perusahaan untuk melengkapi seluruh dokumen pembangunan Tersus Morosi. Sayangnya, perusahaan malah melakukan pembangunan tanpa mengantongi syarat yang dimaksud.

Akibatnya, lanjut dia, pimpinan perusahaan PT VDNI ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sultra karena diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. “Polda datang tanya kita, apakah di sana sudah ada Amdal? Saya bilang belum. Makanya, ini berkasus hukum,” paparnya.

Akibat persoalan hukum ini, untuk sementara pembangunan Tersus Morosi ditutup. Hal ini ikut berimbas pada pengoperasian PT VDNI dalam memurnikan nikel. Kalau pun dibuka kembali seperti permintaan para pekerja, pejabat lagi yang akan terseret hukum.

“Kalau tidak ada itu (syarat administrasi), maka akan melanggar undang-undang. Berbahaya kalau pemerintah izinkan Jeti Morosi beroperasi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Dinas Pertambangan Provinsi Sultra Andi Makawaru menjelaskan, izin pertambangan dari PT VDNI sebenarnya sudah klir. Izin prinsip tentang pengolahan pemurnian nikel sudah dikantongi dari Kementerian Pertambangan. Hanya saja, pembangunan Tersus Marosi itu yang belum lengkap.

“Yang bermasalah itu adalah pelabuhannya. Harus memiliki izin prinsip sendiri. Kalau tidak salah, perusahaan yang kelola pelabuhannya adalah PT Samudra Muara Sampara. Itu kewenangan perhubungan,” terang Andi Makawaru

Di tempat terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra Ary Sujuthi mengakui bahwa Tersus Morosi belum mengantongi amdal dan izin prinsip dari Kemenhub.

Pembangunan Tersus ini, sebut dia, erat kaitannya dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam aturan itu, jelas dia, sebelum membangun Tersus, perusahaan harus mengantongi izin penetapan lokasi dan izin pembangunan dan pengoperasian yang dikeluarkan Kemenhub.

“Mengenai Morosi, itu terminal khusus untuk menunjang kepentingan Kawasan Industri Konawe. Untuk membangun terminal khusus, harus ada izin dari Kemenhub. Jadi yang keluarkan izin dari Kemenhub,” urainya.

Setelah adanya dua syarat tersebut, maka perusahaan yang menangani Tersus Morosi mengusulkan pembahasan Amdalnya. Namun, perusahaan terkesan mengabaikan syarat tersebut yang akhirnya berujung pada kasus hukum.

“Sekarang, sudah ada izin penetapan lokasi. Tapi, lokasi sudah dipolice line karena belum ada izin pembangunan dan pengoperasian Tersus yang dikeluarkan Kemenhub,” ujarnya. (r1/aha)

Click to comment
To Top