Dua Kabupaten Baru Hadir di Sultra – Berita Kota Kendari
Headline

Dua Kabupaten Baru Hadir di Sultra

Muna Timur dan Konawe Timur

KENDARI, BKK– Dari lima usulan Daerah Otonom Baru, masing-masing Kabupaten Konawe Timur, Muna Timur, Pakue, Kabaena Kepulauan dan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), pemerintah pusat akhirnya merestui dua diantaranya
.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Ali Akbar, Senin (7/3), mengakui, tahun ini, Sultra hanya diberi jatah dua DOB dari Kementerian Dalam Negeri, yakni Muna Timur dan Konawe Timur. “Saya sudah konsultasi dengan kementerian, kita hanya diberikan paling banyak dua kuota saja,” terang Ali Akbar di Kantor Gubernur Sultra.

Ia menambahkan, dalam proses usulan DOB, hanya Muna Timur dan Konawe Timur sudah dibahas di Mendagri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. “Muna Timur sudah dibahas bersama DPD dan hadir tokoh masyarakat di sana. Konawe Timur juga begitu,” jelasnya.

Khusus Pakue, Pemprov Sultra sepertinya belum bisa memberikan jaminan. Namun, kata Ali Akbar, pihaknya tetap mengupayakan untuk tetap masuk pada rencana pemekaran gelombang berikutnya.

Selanjutnya, dua jatah pemekaran ini diberikan Mendagri secara gelondongan. Itu berarti, Gubernur Sultra Nur Alam sebagai penentunya daerah mana yang layak dipecah lalu dimekarkan. “Nanti, akan turun Peraturan Pemerintah (PP) tentang kuota ini. Selanjutnya, gubernur akan menentukan daerah mana yang akan dimekarkan berdasarkan kajian,” paparnya.

Menurutnya, di Kabupaten Muna, kecil kemungkinan untuk mekar dua daerah sekaligus. Saat ini, yang hanya dibahas adalah Muna Timur. “Kalau Kota Raha tidak,” tegasnya.

Soal pembahasan pemekaran, Ali mengaku, telah dipanggil menghadap Mendagri membahas kuota tersebut sebelum diterbitkan PP pemekaran 2016. “Nanti kita akan ke Mendagri nanti membicarakannya,” ujarnya.

Berbeda dengan usulan pemekaran lainnya, rencana DOB Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) masih terganjal naskah akademik. Karo Pemerintahan Pemprov Sultra La Ode Ali Akbar mengaku, pihaknya tidak menganggarkan pembuatan naskah akademik Kepton dalam APBD 2016.

“Kita baru anggarkan dalam APBD Perubahan 2016,” katanya.

Meski begitu, lanjut dia, tim pemekaran sudah bisa kerja. Nanti, anggarannya menyusul setelah selesai pembahasan APBD Perubahan 2016 pada pertengahan tahun ini.

Dia berharap keinginan masyarakat untuk menjadikan Buton sebagai provinsi tersendiri dapat berjalan mulur. Apalagi anggota DPR RI Amirul Tamim sudah mendesak agar Kepton dimasukkan dalam draft rancangan PP tentang pemekaran.

“Memang, yang sudah dibahas di kementrian adalah Kepton, Muna Timur dan Konawe Timur. Tapi, untuk mekar, kita hanya dapat jatah dua,” tuturnya. (r1/aha)

To Top