Kasuistika

Rumah Kita Gugat KPU Muna DKPP Gelar Sidang pada 8 Maret

RAHA, BKK- Sidang perdana antara tim pasangan calon (paslon) nomor satu LM Rusman Emba-Malik Ditu (Rumah Kita) melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna akan digelar pada 8 Maret nanti.

Buntut kisruh Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 ini terpaksa berakhir di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Rumah Kita mengajukan 7 materi gugatan, atas sejumlah dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran undang-undang (UU) yang dilakukan KPU.

“Mulai dari tahapan pendaftaran paslon, pemutahiran data yang nyaris tidak dilakukan KPU Muna, pendistribusian C6 yang mayoritas tidak sampai ketangan pemilih,” ungkap Hasid Pedansa, Minggu (6/2).

“Inti gugatan kita sangat banyak, tapi ada 7 yang akan saya sampaikan,” beber sala satu tim sukses Rumah Kita ini.

“Mulai dari pendaftaran paslon, pemutakhiran data pemilih yang nyaris tidak dilakukan KPU Muna, hingga ditemukan ribuan pemilih fiktif dan ganda. Bahkan ada mobilisasi masa dari kabupaten lain seperti dari Busel dan Konawe. Dan, ini semua terbukti yang dilakukan penyelanggara sampai tingkat KPPS,” lanjut mantan anggota DPRD Provinsi Sultra ini.

Masih kata dia, akan dilaporkan juga ke DKPP mengenani pendistribusian C6 yang tidak sampai ke tangan pemilih, bahkan di Desa Oempu ditemukan C6 berserakan di hutan dalam jumlah ratusan lembar.

“Kemudian pleno penetapan suara yang dilakukan di luar tahapan UU, pembukaan kotak suara yang dilakukan di semua tempat pemungutan suara (TPS) tanpa sepengetahun Panwaslu Muna.”

“Dan, yang paling parah, ada anggota KPU Muna yang terang terangan berpihak ke salah satu paslon, sampai melakukan pertemuan dan mengeluarkan peryataan siap jadi debu.”

“Itu semua menunjukkan keberpihakan salah seorang penyelanggara pada salah satu paslon. Semua ini akan kita bongkar di DKPP nanti. Apa yang dilakukan KPU Muna tidak hanya melanggar kode etik, tapi juga UU,” ancam Hasid Pendansa.

Hasid juga menantang KPU Provinsi Sultra untuk datang ke DKPP.

“Selama ini kita baca berbagai peryataan KPU Sultra yang seolah-seolah mereka selalu benar. Penetapan paslon Rumah Kita sebagai peserta pilkada mereka persoalkan karena terhambat sepucuk surat dari Pengadilan Negeri (PN) Raha,” masih kata Hasid.

“Berapa banyak uang negara yang KPU habiskan, untuk hal-hal yang sepele harus sidang ke sana kemari. Ini, kan, pemborosan uang negara, bayar pengacara. Kemudian saat penetapan paslon Rumah Kita lolos oleh KPU Muna, KPU Sultra lagi-lagi mengatakan akan mengevalusi hal ini.”

“Herannya kami, KPU Muna yang melakukan segudang pelanggaran, tidak pernah KPU Sultra mau evaluasi. Ingat, setiap persoalan yang dilakukan KPU Muna, mereka konsultasikan ke KPU Sultra. KPU Sultra harusnya mengevaluasi dan memonitoring kinerja KPU Muna. Tapi, kan, tidak dilakukan,” hasid berapi-api.

Di tempat terpisah, anggota KPU Muna, Andi Arwin SP ketika dikonfirmasi mengenai adanya gugatan ini, membenarkan.

“Informasi yang kami terima, sidang DKPP digelar pada 8 Maret. Kami sudah siap menghadapi gugatan itu, termasuk konsekuensinya. Kalau kita salah, kan, pasti ada sanksinya. Begitu pula sebaliknya,” sindir Andi Arwin. (cr1/iis)

To Top