Asrun Bantah Gunakan APBD – Berita Kota Kendari
Beranda

Asrun Bantah Gunakan APBD

Asrun

Asrun

 *Dalam Acara Malam Pacar Putranya di Taman Kota

KENDARI, BKK – Wali Kota Kendari Asrun membantah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai acara pesta malam pacar anaknya Asrizal Pratama Putra beberapa waktu lalu.

Menurut Asrun, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan stafnya. Sehingga, kata dia, wajar saja mereka (SKPD, red) membantu mensukseskan acara pesta rakyat yang dirangkaikan dengan malam pacar putranya.

“Staf saya, harus ikut saya dong. Masa tidak bisa bantu saya biar hal begitu. Mereka jadi pelayan aja,” terang Asrun saat ditemui di Hotel Clarion Kendari, Sabtu (5/3),

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kendari ini menambahkan, dia melibatkan seluruh staf termasuk kepala SKPD dalam acara tersebut. Soal dari mana sumber dananya, ia mengaku tidak tahu.

“Terserah diorang (kalau bantuan pribadi, red). Yang jelas, panitia saya libatkan mereka (SKPD, red) untuk jaga stan di sana. Sama saja dengan masyarakat biasa,” ujarnya.

“Masa tidak mau bantu jadi panitia. Kalau tidak mau, keterlaluan lah,” tambahnya.

Ia mengaku, tidak haram kalau minta bantuan kepada SKPD dalam acara tersebut.

“Haramkah begitu? Itu tidak apa-apa,” selorohnya kepada Berita Kota Kendari.

Asrun menjelaskan, acara yang dilaksanakan di halaman Kantor Wali Kota Kendari itu sebenarnya adalah pesta rakyat. Karena bertepatan dengan acara pernikahan anaknya, maka malam pacar dirangkaikan dengan pesta rakyat.

“Kemarin pesta rakyat. Tapi, saya rangkaikan dengan acara keluarga,” katanya. Hanya saja, dalam undangan yang beredar, tidak ada penjelasan bahwa acara tersebut merupakan pesta rakyat, tapi tertulis acara malam pacar anaknya.

Ia menuturkan, dalam acara kemarin seluruh masyarakat tidak dibebani apa pun. Bahkan, sebut dia, isi undangan yang disebar ditekankan bahwa warga yang hadir tidak perlu bawa amplop.

“Jangankan apa, masyarakat saya tidak tarik uangnya. Lihat tidak ada amplop kan? Yang begitu-begituan jangan anulah. Kita juga tahu anulah,” imbuhnya.

“Jangan sampai orang bilang saya cari uang kepada masyarakat (kalau masyarakat bawa amplop, red),” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, acara malam pacar putra Wali Kota Kendari yang diselenggarakan pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 lalu diduga menggunakan APBD dengan membebani setiap SKPD untuk menyediakan menu makanan dan minuman pada hajatan itu.

Data yang dibocorkan aktivis perempuan Kendari, Titing Suryani Saranani, sejumlah SKPD dan camat kebagian tanggung jawab menyediakan menu. Misalnya, Disperindag bertanggung jawab menyediakan 400 porsi Coto Ayam dan 10 dos minuman, Perizinan kebagian peran menyediakan 400 porsi Sop Saudara plus 10 dos air, Dinkes + Puskesmas 600 porsi bakso tambah 12 dos minuman. Yang paling banyak adalah BPKAD yang diberi tanggung jawab menyediakan 700 porsi Empek-Empek dan 15 dos air, dan lain-lain.

Menurut Titing Saranani, Selasa (1/3), data tersebut diperoleh dari salah seorang oknum PNS Pemkot Kendari. “Saya diinbox orang yang merupakan oknum pegawai pemkot yang kesal dengan itu. Banyak yang melapor sama saya,” kata Tie-sapaan Titing Suryani Saranani- via selulernya.

Dalam masalah ini, Tie tidak hanya mempersoalkan adanya dugaan penggunaan uang negara untuk kegiatan pribadi. Tapi dia juga menyayangkan putra Wali Kota yang tidak lain adalah anggota DPRD Kota Kendari, larut dalam pesta tersebut.
Selain itu, Tie mengatakan, Wali Kota Kendari telah memberikan contoh kepada masyarakatnya untuk bisa memanfaatkan Taman Kota untuk kegiatan pribadi.

“Ini berarti setiap warga bisa menggelar pesta di halaman Kantor Wali Kota. Nanti anggaranya dibebankan sama SKPD juga makanannya karena Wali Kota Kendari sudah melakukan hal tersebut, padahal itu adalah acara pribadi. “Kalau pesta rakyat itu harusnya, masyarakat yang berjualan disitu,” katanya.

Sejumlah Kepala SKPD yang dimintai konfirmasi mengenai hal itu, tidak ada yang berani membantah. Mereka rata-rata tidak mau komentar.

“Menu hidangannya saat pesta memang sama dengan yang ada di daftar itu. Tapi soal dibebankan di SKPD itu saya tidak tahu. Nanti coba tanya sama Kepala Bappeda Kota Kendari, barangkali dia lebih tahu,” ujarnya. Kepala Bappeda Kota Kendari, Senin (29/02), melalui stafnya menyatakan belum siap diwawancarai karena masih ada tamunya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Kendari, Heryanto Sada, juga enggan berkomentar. “No coment saya,” katanya sambil menepuk-nepuk pundak jurnalis koran ini.

Pengamat hukum pidana Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Hariman Satria SH LLM, mengatakan, kegiatan malam pacar yang jelas-jelas diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas pemerintah tersebut dapat dikategorikan korupsi.
“Itu termasuk gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Hariman melalui selulernya, Kamis (3/3).

Selain itu, lanjut Hariman, Wali Kota Kendari sebagai penyelenggara negara seharusnya mematuhi Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN. Dimana, aturan tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara negara dilarang melakukan tindakan-tindakan korupsi dengan menggunakan fasilitas negara dalam urusan pribadi maupun keluarga.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra, Aksah, mengingatkan Asrun untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi dan keluarganya.

Menurutnya, pesta keluarga yang dibebankan pada anggaran daerah tidak dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Regulasi tentang keuangan, pejabat atau penyelenggara negara dilarang untuk menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya,” papar Aksah.

Aksah menduga, biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bukan uang pribadi, melainkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang ada di setiap SKPD.

“Kalau APBD, berarti itu uang daerah. Kalau uang daerah untuk membiayai menu makanan untuk kepentingan perkawinan anak wali kota, itu salah,” jelasnya. (r1/jie)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top