Pengamat Hukum Pidana: Periksa Wali Kota Kendari – Berita Kota Kendari
Aneka

Pengamat Hukum Pidana: Periksa Wali Kota Kendari

Hariman Satria
KENDARI, BKK – Hajatan malam pacar putra Wali Kota Kendari bertajuk pesta rakyat yang diselenggarakan pada 17 Februari 2016 lalu di Taman Kota (Tamkot) Kendari mengundang tanggapan dari praktisi hukum.
Pengamat hukum pidana Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Hariman Satria SH LLM, mengatakan, kegiatan malam pacar yang jelas-jelas diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas pemerintah tersebut dapat dikategorikan korupsi.
“Itu termasuk gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terang Hariman melalui telepon selulernya (ponsel), Kamis (3/3).
Mantan Ketua Pusat Kajian Studi Antikorupsi (Pukat) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) ini menjelaskan, gratifikasi tidak hanya berupa pemberian hadiah, atau pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
“Tetapi bisa lebih luas dari itu. Penggunaan fasilitas pemerintah untuk keperluan pribadi, juga merupakan gratifikasi,” terangnya.
Karena itu, lanjut dia, hal ini mestinya menjadi tugas aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian untuk menjadikan hal ini sebagai informasi awal dalam melakukan penyelidikan, karena ada dugaan tindak pidana korupsi di sana.
Apalagi, kata dia, terungkap bahwa ada dugaan keterlibatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyiapkan menu hidangan dalam acara tersebut.
“Ini (menyediakan hidangan dalam acara keluarga) juga bentuk gratifikasi, bahwa dilarang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” terangnya.
Namun demikian, kata Hariman, masalah ini kembali pada seberapa serius aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di daerah.
Bahkan, lanjut dia, ini juga menjadi bagian wilayah pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Mestinya, kata dia, lembaga-lembaga tadi melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
“Bukannya menganggap sebelah mata lembaga-lembaga tadi. Tapi, pada kenyataannya, setiap masalah yang berhadapan dengan kepala daerah, ujungnya tidak jelas,” sindir Hariman.
Selain itu, lanjut Hariman, Wali Kota Kendari sebagai penyelenggara negara seharusnya mematuhi Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN.
Yang mana, aturan tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara negara dilarang melakukan tindakan-tindakan korupsi dengan menggunakan fasilitas negara dalam urusan pribadi maupun keluarga.
“Itu karena beliau adalah Wali Kota maka harus patuhi itu. Intinya, itu kan acara keluarga yang hanya dikemas dengan acara pesta rakyat. Yang dikhawatirkan adalah jika acara tersebut betul menggunakan uang negara maka itu sebuah pelanggaran,” ujar pria yang sedang menempuh program Doktor di Universitas Gajah Mada ini.
Diberitakan sebelumnya, acara malam pacar tersebut dikabarkan melibatkan para SKPD. Beberapa instansi diberi tanggungjawab menyiapkan menu makanan dan minuman.
Salah seorang aktivis perempuan di Kota Kendari, Titing Suryani Saranani mengungkap sebuah daftar sejumlah SKPD yang meyiapkan makanan.
Di antaranya, Disperindag bertanggung jawab menyediakan 400 porsi Coto Ayam dan 10 dos minuman, Perizinan kebagian peran menyediakan 400 porsi Sop Saudara plus 10 dos air,  Dinkes + Puskesmas 600 porsi bakso tambah 12 dos minuman.
Yang paling banyak adalah BPKAD yang diberi tanggung jawab menyediakan 700 porsi Empek-Empek dan 15 dos air.
Kepada Harian Berita Kota Kendari (BKK), Titing Saranani, Selasa (1/3), menyampaikan, informasi tersebut didapatkannya dari seorang oknum PNS Pemkot Kendari via inbox Facebook.
“Saya diinbox orang yang merupakan oknum pegawai pemkot yang kesal dengan itu. Banyak yang melapor sama saya,” kata Tie-sapaan Titing Suryani Saranani via ponsel.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota Kendari, Senin (29/02), Trikora Irianto, tidak tahu menahu mengenai jatah makanan yang dibebankan kepada SKPD tersebut.
Hanya saja, ia mengaku memang ada hajatan pesta rakyat yang diselenggarakan di Taman Kota.
“Menu hidangannya saat pesta memang sama dengan yang ada di daftar itu (gambar). Tapi soal dibebankan di SKPD itu saya tidak tahu,” kelitnya.
“Nanti coba tanya sama Kepala Bappeda Kota Kendari, barangkali dia lebih tahu,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari melalui stafnya menyatakan, Senin (29/02), belum siap diwawancarai karena masih ada tamunya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Kendari Heryanto Sada saat disodori gambar daftar menu tersebut hanya tersenyum simpul.
Sambil menepuk bahu jurnalis koran ini, Heryanto Sada menyatakan tidak ingin berkomentar.
“No Comment saya,” katanya sambil berlalu.
Ketua Korpri Kota Kendari Ali Kibu juga tidak tahu menahu berkait adanya bagi-bagi porsi hidangan yang dibebankan pada setiap SKPD, pada malam pesta rakyat itu.
“Saya tidak tahu mengenai itu. Bagaimanakah kalau ada pimpinan kita yang punya hajatan, pasti kita bantu-bantu tapi kalau bantu-bantu tanggung makanan seperti itu saya tidak tahu. Setahu saya ini pakai anggaran pribadi beliau (wali kota),” katanya saat ditemu di kantornya, Senin (29/02). (p3/b/jie)

Click to comment
To Top