Headline

Kota Raha Masuk DOB Prioritas untuk Dimekarkan

JAKARTA, kumoloBKK- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pemekaran Kota Raha hanya tertunda pengesahannya.

Hal ini terungkap ssaat Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar rapat kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Rabu (2/3), di Ruang Komite I Senayan, Jakarta.

Rapat membahas berbagai permasalahan diantaranya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017 dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Mendagri memaparkan, sebanyak 21 daerah ingin dimekarkan menjadi provinsi, 192 daerah ingin dimekarkan menjadi kabupaten, dan 49 daerah ingin dimekarkan sebagai kota.

Dari 87 usulan daerah otonomi baru (DOB) yang sudah memiliki surat presiden, ditambah satu DOB yang tertunda pengesahannya, yakni Kota Raha.

Ia menegaskan, Kemendagri tengah mengupayakan penyelesaian harmonisasi karena 88 DOB itu merupakan prioritas yang akan dimekarkan.

Sebelumnya, Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam membuka rapat dengan mengatakan bahwa DPD sebagai representasi daerah mendukung adanya pemekaran daerah.

DPD pun setuju dengan sikap pemerintah yang melakukan seleksi bertahap terhadap usulan DOB berdasarkan kajian administrasi, prosedur, dan teknis.

“Masalah pemekaran itu dalam dalam rangka “nation building” atau membangun bangsa,” ujar Akhmad Muqowam.

Muqowam menambahkan Komite I DPD RI menerima banyak aspirasi dari daerah terutama mengenai usulan pemekaran daerah. Setiap daerah yang menginginkan pemekaran, mekanisme nya harus melalui DPD terlebih dahulu.

Setelah itu, jika memenuhi seluruh persyaratan DPD akan mendorong kepada DPR dan pemerintah.

Senada dengan Muqowam, Senator asal Papua Barat Jacob Esau mengutarakan aspirasi dari masyarakat Papua Barat yang meminta pembentukan DOB.

“Salah satu solusi untuk kesejahteraan di Papua Barat adalah pemekaran jadi tolong segerakan Pak Menteri,” tegasnya.

Senada dengan itu wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani dan beberapa Senator DPD juga membawa aspirasi dari dapilnya minta agar DOB di daerah disegerakan.

“Saya minta penjelasan mengenai 132 DOB dan yang 199 yg masuk ke Kemendagri, siapa saja tolong beritahukan kepada kami,” ujar senator asal Sulawesi Utara tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, usulan DOB yang masuk ke pemerintah hingga hari ini sudah melampaui perkiraan maksimum hingga 2025.

“Sekarang saja ada 132 DOB yang lengkap persyaratannya, yang tidak lengkap total mencapai 199, termasuk beberapa daerah yang ingin peningkatan status salah satunya Provinsi Maluku Utara yang berharap untuk pindah ibu kota dari Kota Ternate ke Kecamatan Sofifi,” tukasnya. (jpnn/iis)

To Top