Tiga Pejabat Konut Ikut Tanam Bibit Fiktif – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Tiga Pejabat Konut Ikut Tanam Bibit Fiktif

Ilustrasi

Ilustrasi

KENDARI, BKK – Kesakisan dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Utara (Konut) memberikan petunjuk baru pada penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengggara (Sulta), bahwa ada fakta menarik di balik kasus dugaan korupsi pengadaan bibit jati, eboni, dan bayam di Dinas Kehutanan (Dishut) 2015.

Dalam proyek hutan tanaman rakyat yang diduga fiktif tersebut, seharusnya diperuntukkan dan ditanami di lahan milik masyarakat. Namun sungguh ironis, malah lahan tiga pejabat juga turut mendapatkan jatah untuk ditanami jati.

Hal itu terkuak dari hasil pemeriksaan dua unsur pimpinan DPRD Konut, yakni wakil ketua I H Sudiro SH MH dan Wakil ketua II I Made Tarubuana SSi.

Sudiro mengatakan, dirinya telah mendatangi tiga lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penanaman jati, eboni, dan bayam. Tiga lokasi itu adalah Desa Awila Puncak dengan luas lahan yang akan ditanami 40 hektare (ha), Desa Anggolipo seluas 45 ha, dan Desa Punggomosi seluas 15 ha. Total seluruh lahan adalah 100 ha.

Menurut keterangan Kepala Desa Awila Puncak, terkuak pada lahan itu hanya seluas 7 ha. Lahan itu pemiliknya diketahui hanya empat orang termasuk 2 ha milik Bupati Konut Aswad Sulaiman, sedang sisanya milik tiga warga setempat.
“Di lokasi itu ada tanahnya bupati sekitar 2 hektare yang turut ditanami jati. Bila memang hanya 7 ha, 33 hektare nya dimana,” pungkasnya saat ditemui usai memberikan keterangan di hadapan penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra, Selasa (1/3).

Pada lokasi kedua, yakni Desa Anggolipo. Lahan yang akan ditanami jati sudah penuh dengan tanaman coklat. Sehingga, tidak mungkin menanam jati di lahan yang sudah tertanan coklat.

“Disini saya beraasumsi fiktif tanamannya,” kata Sudiro yang merupakan legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Selain itu, beber dia, ditemukan pula beberapa kejanggalan dalam pelaksanannya, yakni anggarannya telah dicairkan 100 persen, meski kenyataannya tidak sesuai dengan fisik pekerjaan. Bukan hanya itu meski, diduga fiktif, anggaran pemeliharaan sebesar Rp 280 juta juga turut dicairkan.

Lebih lanjut Sudiro mengatakan, sementara bibit bayam hingga kini belum ditanam karena lahannya belum ada. Bibit bayam kini tertampung di rumah milik pejabat pembuat komitmen (PPK). Sedang bibit Eboni tidak ada sama sekali.

Ditempat yang sama, I Made Tarubuana SSi mengatakan, hingga kini pihaknya tidak mengetahui apakah masyarakat benar-benar dibantu pada proyek tersebut. Namun, menurut informasi yang berkembang, ungkap dia, beberap bibit yang sempat diadakan ditanam pada lahan milik Bupati Konut Aswad Sulaiman, tanah milik mantan Sekab Konut ABu Haera, serta tanah milik Plt Sekab Iwan Porosi.

“Kita tidak tau apakah benar-benar masyarakat dibantu. Tapi menurut informasi bibit tersebut ditananmi tanahnya Bupati, Abu Haera, dan Iwan Porosi,” beber legislator Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP) ini.

Masih kata Made, saat pembahasan Kadishut dijabat Nurdin Edison. Namun setelah pembahasan jabatan Kadishut berpindah pada Amiruddin Suppu.

Pemeriksaan kedua wakil rakyat tersebut, dibenarkan Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi kumaseh.

“Keduanya hanya diundang untuk dimintai klarifikasi. Karena kasusnya masih penyelidikan,” ujarnya.
Besaran anggaran dua proyek tersebut adalah bibit jati sekitar Rp 1,1 miliar, sementara eboni dan bayam anggarannya sekitar Rp 300 juta. (r2/jie)

Click to comment
To Top