Rp 63 Miliar Utang PDAM Diputihkan – Berita Kota Kendari
Beranda

Rp 63 Miliar Utang PDAM Diputihkan

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penghapusan atau pemutihan utang seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia termasuk PDAM Tirta Anoa Kendari.

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penghapusan atau pemutihan utang seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia termasuk PDAM Tirta Anoa Kendari.

KENDARI, BKK – Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan penghapusan atau pemutihan utang seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia termasuk PDAM Tirta Anoa Kendari.

Direktur PDAM Tirta Anoa Kendari, Damin, mengatakan, utang PDAM ke pemerintah pusat Rp 63 miliar. Untuk urusan pemutihan tersebut, saat ini PDAM Kota Kendari sedang dalam pengurusan surat pernyataan keikutsertaan PDAM Kota Kendari dalam program penghapusan hutang pokok.

“Keputusan penghapusan hutang ini berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan saat ini saya masih mengurusnya di Jakarta,” jelasnya.

Ia menyampaikan, penghapusan utang ini diharapkan dapat menjadi spirit bagi PDAM Tirta Anoa Kendari dalam meningkatkan kulitas pelayanan.

“Kita sudah upayakan ini, sekarang saja sistem kehadiran itu sampai empat kali dalam sehari untuk evaluasi tenaga kerja. Sedangkan untuk pelayanan, kita sudah siapkan tim yang siap siaga dilapangan,” pungkasnya1

Secara terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Subhan ST, ditemui di ruangannya, Selasa (1/3) mengatakan, penghapusan bantuan yang menjadi utang PDAM, merupakan keputusan pemerintah yang cukup bijak karena dapat meringankan beban PDAM untuk lebih optimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

“Keputusan penghapusan bantuan Pemerintah Pusat melalui APBN, agar setiap PDAM dapat berbenah diri termaksud PDAM Kota Kendari,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dengan adanya kebijakan ini diharapkan kepada PDAM Kota Kendari agar lebih baik lagi, dimana pelayanan terhadap masyarakat atau konsumen lebih ditingkatakan.

“Kebijakan penghapusan hutang PDAM harus dimanfaatkan, untuk itu PDAM mesti harus lebih baik,” tambahnya.

Anggota Komisi II, Samsudin Rahim juga menambahkan, komisi II juga berencana akan melakukan peninjauan disemua unit PDAM, untuk memastikan kualitas air, termaksud pelayanannya terhadap masyarakat.

“Sebagai langkah awal, kami akan lakukan peninjauan di semua sektor PDAM,” ungkapnya. (m2/jie)

Click to comment
To Top