Kepala Daerah Belum Patuhi UU ASN – Berita Kota Kendari
Beranda

Kepala Daerah Belum Patuhi UU ASN

ORI Sultra:

Hasidin Samada (Foto AWAL BKK)

Hasidin Samada (Foto AWAL BKK)

KENDARI, BKK – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat, sejumlah kepala daerah di Sultra belum mematuhi sepenuhnya Undang-Undang No 25 tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penilaian ini disampaikan Asisten ORI Perwakilan Sultra, Hasidin Samada, berkait dengan realitas bahwa banyak pejabat yang menduduki jabatan tinggi di sebuah lingkup pemerintahan lebih dari lima tahun. Menurutnya, di pasal 117 ayat (1) UU ASN jelas dinyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya paling lama diduduki selama 5 tahun.

Memang kata Hasidin, jabatan pimpinan tinggi sebagaimana ayat satu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, teruji sesuai kompetensi dan berdasarkan kepatuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Tapi itu tidak dilakukan oleh di Sultra. Jadi memang di Sultra ini banyak pejabat yang duduki jabatan lebih dari lima tahun. Selama ini saya lihat, proses perpanjangannya tidak sesuai dengan UU ASN. Tidak ada koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, itu masalahnya,” jelasnya.

Selain itu, kata Hasidin, dalam UU ASN juga mengatur pengangkatan eseleon II yang mestinya dilakukan melalui proses lelang. Faktanya, lanjut Hasidin, pengangkatan pejabat eselon II kebanyakan dilakukan berdasarkan selera gubernur, wali kota, atau bupati.

“Mungkin karena tim suksesnya waktu pencalonan. Tentunya ini patut disayangkan. Kita berharap prosesnya bisa adil sesuai dengan mekanismenya.

Ia menambahkan, salah satu alasan yang mendorong lahirnya Undang-Undang ASN adalah agar tercipta kompetisi yang sehat di birokrasi berdasarkan rekam jejak, kepangkatan, dan jenjang karir.

“Ini kan salah satu bentuk ketidakadilan. Padahal mungkin masih ada yang lain yang lebih berprestasi dan lebih mampu. Kami juga akan perhatikan masalah ini,” ujarnya.

Karena itu, Ombudsman meminta pada tiap kepala daerah agar menjalankan aturan ini dengan benar. Mulai dari proses pengangkatan dan perpanjangan, harus dilakukan secara terbuka. Masyarakat harus diberikan ruang untuk memberikan masukan dan catatan terkait pada saat seleksi para pejabat yang akan menduduki jabatan tersebut baik itu, misalnya melalui koran, surat dan sebagainya. (p3/jie)

To Top