11 Mantan Pejabat Enggan Kembalikan Motor Dinas – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

11 Mantan Pejabat Enggan Kembalikan Motor Dinas

Muh Said Hafid

Muh Said Hafid

KOLAKA, BKK– Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kolaka kembali mengingatkan bahwa kendaraan dinas merupakan milik pemerintah daerah dan sama sekali tidak bisa dikuasai untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, BPKAD mengimbau kepada para PNS yang sudah pindah tugas maupun pensiun agar segera mengembalikan kendaraan dinas yang dipinjamkan kepada mereka.

Kepala Bidang Aset BPKAD Kolaka Muhammad Said Hafid, Rabu (2/3) mengakui sampai saat ini masih ada 11 pejabat, baik pindah tugas maupun memasuki masa pensiun, yang enggan mengembalikan motor dinas yang dititipkan kepadanya.

“Saat ini masih terdapat 13 unit motor dinas yang dikuasai 11 mantan pejabat di Pemkab Kolaka,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.

Said menjelaskan, sebelas mantan pejabat yang masih tinggi rasa memilikinya dan enggan mengembalikan kendaraan dinas itu terdiri atas tiga pejabat yang pindah ke Pemkab Kolaka Utara (Kolut), tiga pejabat ke Pemkab Kolaka Timur (Koltim), satu pejabat ke Pemprov Sultra, satu pejabat ke Pemkab Bombana dan sisanya di Kolaka dan telah memasuki masa pensiun.

Adapun rincian 13 motor yang belum dikembalikan adalah DT 4335 B (Arif AR/Kolut), DT 4654 B (Ramang/Kolut), DT 4627 B (Budi Prayitno/Kolut), DT 4156 B (Anwar Hamzah/Koltim), DT 2609 B (Ahmad Lkai/Koltim), Rahim Idira/Koltim, DT 4652 B (Muh Saenal AM/Bombana), DT 4161 B dan DT 4360 B (Zultamara/Provinsi).

Untuk yang pensiun masing-masing DT 2780 B (Rais Galu), ?DT 4666 B dan DT dan DT 4128 B (Judirman Pasaribu), dan DT 4825 B? (Tata Sunarta).

Menurut Said, pihaknya sudah melayangkan surat kepada mereka tapi tidak diindahkan. Karena itu diharapkan mantan pejabat ini supaya membuka hati nuraninya dan menyerahkan aset Pemda tersebut. Apalagi Kolaka masih kesulitan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat masalah aset.

Agar masalah ini tidak berulang kemudian hari, pihak BPKAD telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). BKD diminta agar tidak memberikan rekomendasi pada pejabat yang akan dipromosikan jabatannya atau akan pindah tugas, sebelum ada keterangan bebas aset dari BPKAD. (cr3/aha)

To Top