Beranda

Pemkot Diminta Tetapkan UMK

DPRD___________

Yasin Idrus

Yasin Idrus

KENDARI, BKK- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari meminta Pemerintah Kota Kendari agar segera menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) yang saat ini pembayrannya masih mengacu pada Upah Minum Provinsi (UMP).

Anggota Komisi I DPRD Kota Kendari, Yasin Idrus, ditemui di ruangannya, Jumat (26/2) menjelaskan, penetapan UMK tertunda akibat adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang juga berdampak pada 568 kabupaten kota lainnya.

“Memang masalah ini bukan hanya ada di Kota Kendari, namun banyak daerah kabupaten/kota yang juga bernasib sama dengan kita. Untuk itu, kita harus segera menyelesaikan ini, dan bisa menjadi percontohan daerah lain,” ujarnya.
Solusi yang bisa dihasilkan, lanjutnya, tergantung dari Wali Kota Kendari. Dimana DPRD akan mendorong Peraturan Daerah (Perda) perlindungan tenaga kerja lokal, yang nantinya ditindak lanjuti dengan Peraturan wali Kota (Perwali) soal pengupahannya.

“Kalau kita sudah punya Perda dan Perwali, maka penetapan UMK tinggal mengacu pada Perda dan Perwali itu, karena ini untuk kepentingan perekonomian kota juga,” terangnya.

Masih kata dia, buruh merupakan roda perekonomian kota, sehingga sangat wajar jika kesejaterahannya mesti diperjuangkan. Lagi pula, permintaan kenaikan upah, dan penetapannya sangat wajar.

“Menjadi wajar kalau upah buruh dinaikan, dan mesti segera ditetapkan, karena tampa mereka roda ekonomi akan terhenti,” pungkasnya.

La Ode Lawama juga menambahkan, Dewan pengupahan seharusnya dapat mendesak Wali Kota untuk menetapkan UMK, bukan hanya sebatas selesai membahas dan membiarkan hal itu seperti tidak berlanjut.

“Dewan pengupahan bukan hanya membahas, melainkan juga punya peran untuk mendesak, sebab kan pura yang dirapatkan jika terbengkalai dan tidak ditetapkan,” tambahnya.

Berdasarkan hal itu, lanjut dia, tampa harus menimbang lagi, Pemkot mesti segera menetapkan UMK, dan keputusan itu didukung DPRD Kota Kendari.(m2/jie)

To Top