KPU : Minggu Ketiga Sudah Bisa Mencoblos – Berita Kota Kendari
Headline

KPU : Minggu Ketiga Sudah Bisa Mencoblos

#Pemungutan Suara Ulang Pilkada Muna

KENDARI, BKK– Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sultra memperkirakan Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Muna sudah bisa digelar pada minggu ketiga sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Kamis 25 Februari. Itu berarti, jadwalnya antara 14 sampai 20 Maret.

“Kita berupaya 30 hari tidak lewat. Bahkan kita bisa diukur sampai tiga minggu karena ada waktu sosialisasi juga nanti,” kata Ketua KPU Sultra, Hidayatullah di Plaza Inn Hotel Kendari, Jumat (26/2).

Hidayatullah yakin, waktu tiga pekan ini bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebutuhan PSU. Tahapan persiapan itu terdiri atas identifikasi kebutuhan pelaksanaan PSU, rancangan tahapan pelaksanaan PSU, koordinasi dengan pemda, panwas dan kepolisian, identifikasi kebutuhan logistik dan identifikasi infrastruktur pelaksanaan atau pembentukan badan add hock.
“Itu sekaligus menjadi penekanan KPU pusat,” tambahnya.

Dalam waktu yang sama, KPU juga akan melakukan sosialisasi kepada pasangan calon (paslon), partai politik (parpol) dan masyarakat mengenai pelaksanaan PSU.

Dia melanjutkan, putusan PSU di Muna akan menjadi perhatian KPU Pusat. Rencananya, KPU Pusat akan datang untuk memonitoring secara langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Muna.

Adapun pencoblosan nanti, yang berhak menyalurkan hak pilihnya di tiga TPS itu adalah warga yang terdaftar dalam DPT, DPTB1 dan DPTB2. Waktu pencoblosan sama dengan sebelumnya, mulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita.

Setelah pencoblosan, selanjutnya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) akan melakukan penghitungan suara di TPS sekitar pukul 13.00 Wita. Setelah dari TPS, surat suara hasil PSU ini kemungkinan akan langsung direkap di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“PPK nanti rekapnya di KPU. Setelah itu, KPU akan melakukan pleno penetapan hasil rekapitulasi PSU,” papar Hidayatullah.
Setelah pleno, KPU Muna akan melaporkan hasil PSU ke MK satu minggu pascapleno. Selain KPU Muna, KPU Sultra dan KPU RI ikut melaporkan hasil monitoringnya kepada MK.
“Nanti, MK akan putuskan lagi hasil PSU ini,” urainya.

Khusus pengawasan, lanjut dia, dipercayakan kepada Bawaslu beserta jajarannya. Selain itu, aparat keamanan akan ikut dilibatkan dalam mengawal pesta demokrasi tersebut.

“Kalau ada mobilisasi atau politik uang, nanti panwas dan keamanan yang amankan,” jelasnya.
Untuk itu, ia berharap kepada paslon untuk bersungguh-sungguh memantau dan saling mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran yang bisa menggagalkan PSU.

Sementara itu, pemerintah maupun KPUD Muna bergerak cepat untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang pada tiga TPS yang merupakan hasil putusan majelis hakim Mahkamah Konstutisi. Untuk sementara, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 1 miliar.

Salah seorang komisioner KPUD Muna, Sulaiman Loga, Jumat (26/2) menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut berdasarkan perhitungan kebutuhan sementara, terutama honor panitia adhoc dan logistik. Namun dia yakin, persoalan anggaran ini bukan masalah besar.

“Berdasarkan estimasi kita, dibutuhkan sekitar Rp 1 miliar untuk PSU. Tapi kita masih punya sisa dana Pilkada yang lalu. Tapi itu di luar biaya pengamanan,” katanya tanpa merinci berapa besar dana sisa yang dimaksud.

Selain itu, KPUD Muna juga masih sisa logistik yang tak perlu lagi dibiayakan, seperti surat suara. Surat suara yang tersisa tersebut memang merupakan cadangan dari kebutuhan Pilkada Muna 2015 lalu.

“Kalau surat suara, kita masih punya,. Jadi tidak perlu cetak lagi. Insya Allah cukup untuk PSU nanti. Cuma formulir seperti C6, C1, KWK dan lainnya yang masih kurang. Tapi tinggal kita gandakan,” kata Sulaiman.

Dari data yang dimiliki KPUD Muna, jumlah wajib pilih pada tiga TPS yang diperintahkan untuk PSU sebanyak 1.796. Data tersebut sesuai dengan DPT.

Sulaiman juga menjamin pihaknya akan netral dalam pelaksanaan PSU ini. “Walaupun kita tidak diminta, kita sudah netral, saya tegaskan itu,” katanya.

Khusus penyelenggara adhoc, lanjut dia, kemungkinan akan dikocok ulang untuk lebih memastikan tidak ada penyelenggara yang mencoba bermain. “Sesuai dengan saran KPU RI, akan dikocok petugas penyelenggara. Sidang kemarin, ada penyelenggara kita yang sudah tidak proaktif karena merasa sudah selesai tugasnya,” ujarnya.

Soal anggaran, Penjabat Bupati Muna, Drs Mohammad Zayat Kaimoeddin menyatakan pemerintah akan menyiapkannya. “Saya minta penjelasan dulu dari kepala keuangan. Begitu dana siap, langsung kita gelar PSU,” katanya.

Bupati juga menginginkan PSU bisa diselesaikan secepatnya. “Kalau bisa malah kita ingin secepatnya. Tidak perlu menunggu satu bulan. Saya optimis sebelum 25 Maret sudah selesai,” katanya.

Zayat juga mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan anggaran pengamanan. Selain itu, Pemkab juga akan memantau kesiapan logistik dan honorium penyelenggara.

Di tempat terpisah, Ketua Panwaslu Muna Mahiludiin Saga menyatakan siap menjalankan tugas pengawasan. “Semoga kali ini tidak ada lagi masalah. Yang jelas kita akan bekerja optimal,” tandasnya. (r1/cr1/aha)

Click to comment
To Top