Beranda

Komisi IX DPR RI Kunjungi Dinkes Sultra

Suasana rapat dengan komisi IX DPR RI. ( FOTO: AWAL/BKK)

Suasana rapat dengan komisi IX DPR RI. ( FOTO: AWAL/BKK)

KENDARI, BKK – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mendapat kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Komisi IX.

Setelah dijemput Jumat (26/02) di Bandara Halu Oleo, anggota komisi IX kemudian terlebih dahulu diajak berkeliling melihat beberapa pusat pelayanan kesehatan yang ada seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sultra dan kantor BPJS Kesehatan.

Setelah itu, mereka lalu menggelar rapat di kantor Dinkes provinsi Sultra. Dalam rapat tersebut hadir beberapa mitra dari komisi IX DPR RI selain Dinkes yakni BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dan pihak RSUD provinsi Sultra.

Salah seorang anggota komisi IX yang berhasil diwawancarai jurnalis koran ini, Suir Syam mengatakan, kunjungan mereka dalam kapasitas sebagai Panitia Kerja (Panja) Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Kami tadi sudah sedikit berkeliling dan melihat proses pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan sudah lumayan tapi masih banyak juga yang harus dibenahi,” kayanya saat ditemui usai rapat di aula Dinkes, Jumat (26/2).

Lanjut dia, secara umum kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung segala sesuatu yang berkaitan pelaksanaan pelayanan kesehatan di pusat pelayanan yang ada terhadap masyarakat.

Disamping itu kata legislator asal Padang Sumatera Barat ini, pihaknya juga akan mendengarkan persoalan yang dihadapi oleh mitra mereka dalam pelaksanaan hal tersebut.

“Jadi selain ingin mendengar yang baik-baik, kita juga hadir disini untuk mendengarkan jika ada permasalahan yang muncul kemudian kita diskusikan disini. Yang nantinya setelah semua menyampaikan unek-uneknya masing-masing, akan kami bawa dan diskusikan di pusat langkah penyelesaiannya,”tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra, Asrum Tombili menyambut baik kedatangan Panja dari komisi IX tersebut. Menurutnya, hal ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dimasyarakat.

“Tadi kita sudah sampaikan beberapa permasalahan dan unek-unek agar bisa dicarikan solusi pemecahannya,” katanya.

Salah satu permasalahan yang ditemui pihaknya adalah miskomunikasi. Misalnya kata dia, selama ini dirinya mengaku tidak memegang data masyarakat miskin penerima BPJS dan PBI dari Dinas Sosial. Contoh lain lagi yang disampaikan kepada panja dari komisi IX misalnya bagaimana penanganan jika ada pasien yang dibawa berobat ke rumah sakit namun tidak memiliki satupun identitas kependudukan. Terjadinya perbedaan antara kartu BPJS yang terbit dengan data warga miskin di Sultra yang ada di Dinsos Sultra.

“Masih banyak yang harus dibenahi lah pokoknya. Kita berharap dengan datangnya komisi IX yang membidangi kesehatan ini masalah itu bisa segera diatasi,” tutupnya. (p3/jie)

To Top