Headline

KPU Kembali Rekrut 46 Penyelenggara

#Akan Kembali Rekrut 46 Penyelenggara

PSU Berkonsekuensi Anggaran

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) siap melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Muna.

Tiga TPS itu adalah TPS 4 Kelurahan Raha 1 Kecamatan Katobu, TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu dan TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna.

Oleh KPU Sultra, PSU ini sudah pasti berkonsekuensi terhadap anggaran. Paling tidak, KPU Muna dalam waktu dekat harus mengangkat kembali penyelenggara add hocknya mulai dari tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS) hingga panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Total penyelenggara yang dibutuhkan di tiga TPS hingga PPK sebanyak 46 orang yang terdiri dari 21 anggota KPPS untuk tiga TPS, enam orang pengendali massa (linmas) di tiga TPS. Sedangkan PPS diperlukan sekitar 9 orang untuk setiap TPS.

“Untuk PPK, karena hanya Kecamatan Katobu dan Marobo maka kita hanya butuhkan 10 penyelenggara,” terang anggota KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib kepada Berita Kota Kendari melalui telepon selulernya langsung dari Jakarta, Kamis (25/2).

Pria yang akrab disapa Ojo ini menambahkan, dari 46 orang itu bisa saja merupakan penyelenggara lama. Namun, kata Ojo, pihaknya akan mengecek kembali track recordnya.

“Kalau masih memenuhi syarat, kita akan panggil kembali. Kalau tidak, kita tidak akan pakai,” ujarnya.

Soal kesiapan anggaran, Ojo belum bisa merincikan berapa kebutuhan KPU Muna. Namun, kata dia, penganggaran penyelenggara add hock ini biasanya dibiayai dalam satu paket pekerjaan.

“Kita tidak pernah merencanakan itu. Tetapi, karena putusan seperti itu, KPU harus menjalankannya. Kita belum rinci berapa anggaran yang dibutuhkan, namun berkisar tentang pembiayaan personel dan logistik,” paparnya.

Ojo melanjutkan, KPU RI baru saja memberikan pengarahan kepada KPU Muna tentang pelaksanaan PSU nanti. Namun, jadwal pelaksanaannya belum ditentukan.

“KPU pusat memanggil yang diputuskan PSU. Mereka diberi arahan terkait dengan kesiapan mengenai pelaksanaan PSU dan apa saja yang dipersiapkan nanti,” katanya.

Salah satu kegiatan yang paling dekat oleh KPU Muna adalah kembali ke Muna dan koordinasi dengan pihak terkait untuk merencanakan jadwal pelaksanaan PSU. Sebab, KPU hanya diberi waktu satu bulan sejak pembacaan putusan MK untuk melaksanakan PSU.

“Setelah koordinasi, KPU akan mengecek kembali kesiapan logistik, personel dan anggaran. Kami juga akan lakukan bimbingan teknis dan sosialisasi terhadap PSU ini nanti,” jelasnya.

Khusus surat suara sendiri, lanjut Ojo, pihaknya belum bisa memastikan sisa surat suara sebelumnya. Namun, kata Ojo, surat suara PSU biasanya sudah disiapkan sekitar 2.000 lembar ditambah dengan 2,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) per TPS.

“Pada intinya, kita akan melakukan pendekatan asas efektivitas dan efisiensi di PSU nanti. Kami berharap kepada semua pihak untuk menhormati putusan MK ini,” pungkasnya. (r1)

To Top