“Jangan Sampai Ada Deal dalam Penangguhan Aswad Sulaiman” – Berita Kota Kendari
Kasuistika

“Jangan Sampai Ada Deal dalam Penangguhan Aswad Sulaiman”

Hariman Satria

Hariman Satria

KENDARI, BKK – Pengamat hukum pidana Hariman Satria SH LLM menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengobral penangguhan penahan Bupati Konawe Utara (Konut) Aswad Sulaiman.

“Penyidik kejaksaan itu tidak bisa mengobral penangguhan penahan tersangka (Aswad, red). Untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan seharusnya dia ditahan. Karena itu bukan kasus pencurian es batu tapi kasus korupsi,” semprot mantan Ketua Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Muhammadyah Kendari (UMK) ini, melalui telepon selulernya, Kamis (25/2).

Hariman menambahkan, dalam prosenya Aswad sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk ditahan. Namun, Ironisnya kejati tidak melakukan itu, sehingga ada indikasi Kejati terlalu toleran terhadap perkara korupsi.

“Ada indikasi kejaksaan terlalu toleran terhadap perkara korupsi. Jadi di situ tersirat ada ketidakseriusan. Negara kita sebagai negara hukum, bahwa semua orang sama di depan hukum (equality before the law),” ujar kandidat doktor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Masih kata Hariman, tidak menutup kemungkinan Aswad akan melakukan upaya menghilangkan barang bukti yang nantinya akan mempersulit proses penyidikan.

Sehingga, pengembalian kerugian megara bukan menjadi alasan alasan jaksa dalam penanggunhan penahan, karena tidak menjadi kausal.

Seharusnya, jaksa tidak lagi memberikan penangguhan penahanan terhadap Aswad, karena jaksa punya hak untuk menahan atau tidak menyetujui penangguhan penahanan, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

“Jika tidak melakukan penahan dan itu diskriminatif. Itu melanggar prinsip kepastian hukum, karena berda di ruang yang abu-abu. Artinya, Kejati tidak memberikan alasan kenapa tidak menahan Aswad. Padahal dia mutlak untuk ditahan,” pungkasnya.

Langkah jaksa mengambil keputusan tidak menahan tersangka korupsi yang ancamannya diatas lima tahun penjara, Kejati Sultra mencetak sejara sebagai penegak hukum yang toleran dengan perkara korupsi.

Dan itu, sebut Hariman, sama saja kejaksaan mensimulasi orang untuk melakukan korupsi dan itu sangat berbahaya serta tidak bermanfaat.

“Baru kali ini ada kejaksaan yang menagguhkan penahanan tersangka perkara korupsi. Dan ini mencetak sejarah. Jangan sampai ada deal dalam penerapan pasal yang terhadap Aswad. Itu yang kita khawatirkan, karena baru sekarang mengembalikan kerugian negara. Itu berbahaya akan menjadi preseden buruk,” katanya. (r2)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top