Terungkap, Andalalin Lippo Plaza Cacat Prosedur – Berita Kota Kendari
Beranda

Terungkap, Andalalin Lippo Plaza Cacat Prosedur

Pusat perbelanjaan Lippo Plaza Kendari hanya mengantongi dokumen Andalalin yang dikeluarkan Dishub Kota Kendari.

Pusat perbelanjaan Lippo Plaza Kendari hanya mengantongi dokumen Andalalin yang dikeluarkan Dishub Kota Kendari.

*DPRD Hanya Kasih Waktu Mengurus Ulang

KENDARI, BKK – Penerbitan dokumen analisis dampak lalu lintas (Andalalin) Lippo Plaza Kendari cacat prosedur. Pasalnya, pusat perbelanjaan terbesar di Kota Kendari yang berada di ruas jalan nasional itu hanya mengantongi dokumen Andalalin yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Kendari.

Sementara, sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses Andalalin sebuah bangunan yang berada di ruas jalan nasional wajib dilakukan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Studi Andalalin dilakukan sebelum bangunan tersebut berdiri.

Hal itu diketahui saat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lippo Plaza menyusul adanya insiden plafon runtuh beberapa waktu lalu.

“Dengan merujuk pada peraturan yang ada, maka seharusnya Lippo Plaza menggunakan Andalalin yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan sebab status jalannya berstatus jalan nasional,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar, Minggu (21/2).

Menariknya, Komisi III DPRD Kota Kendari hanya akan mengeluarkan rekomendasi dengan memberikan batas waktu pengurusan baru Andalalin kepada pihak manajemen Lippo Plaza. Padahal, dokumen Andalalin dibutuhkan sebelum bangunan ada.

“Karena ini sifatnya wajib, maka kalau sampai batas waktu yang ditentukan pihak Lippo Plaza belum menggunakan Andalalin keluaran Kementrian Perhubungan, maka kita akan beri sangksi tegas seperti pembekuan izin usaha,” kata Azhar, politikus Golkar.

Seperti diketahui, tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan; menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru; menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan; mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat memengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan; serta sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Darat Dishub Kota Kendari, Agus Sutarto, berdasarkan hasil kesepakatan yang telah terbangun saat rapat dengan pihak Lippo Plaza, maka untuk pengurusan Andalalin harus secepatnya, karena ini menjadi penting.

“Kami memberikan waktu kepada pihak Lippo Plaza, untuk mengurus Andalalin paling lambat satu bulan yang dikeluarkan kementrian,” terangnya.

Sementara itu, Manajer Lippo Plaza, Hendro, ditemui di ruang kerjanya mengakui, memang untuk sementara Andalalin yang dimiliki Lippo Plaza adalah Andalalin keluaran Dishub Kota Kendari. Namun pihak Lippo berjanji akan sesegera mungkin mengadakan Andalalin keluaran Kementrian Perhubungan.

“Kami juga baru tahu kalau Andalalin harus dikeluarkan berdasarkan status jalan, dan untuk itu kami akan segera melakukan pengurusan ke Kementrian Perhubungan agar bisa mengeluarkan Andalalin Lippo Plaza secepat mungkin,” pungkasnya. (m2/jie)

To Top