Hanya Tiga Bupati yang Dilantik – Berita Kota Kendari
Headline

Hanya Tiga Bupati yang Dilantik

#Pemprov Bersikukuh Tolak Pelantikan Bupati Konsel

KENDARI, BKK– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan hanya tiga dari tujuh bupati dan wakil bupati terpilih di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 yang akan dilantik pada 17 Februari 2016.

Tiga pasang kepala daerah terpilih yang mulus pelantikannya adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan-Ramadio, Bupati dan Wabup Konawe Kepulauan (Konkep) Amrullah-Andi Muhammad Lutfi dan Bupati dan Wabup Kolaka Timur (Koltim) Tony Herbiansyah-Andi Meriah Nur.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sultra La Ode Ali Akbar menjelaskan, dari tujuh daerah yang menyelenggarakan pilkada di Sultra, pihaknya memang hanya mengusulkan tiga pasangan bupati dan wakil bupati ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilantik. Pasalnya, baru tiga daerah tersebut yang memenuhi syarat untuk pelantikan.

“Tiga daerah ini tidak ada masalah. Tidak seperti empat lainnya,” sebutnya.

Ali Akbar pun merinci masalah yang dialami empat daerah sehingga belum memenuhi syarat pelantikan. Kepala daerah terpilih dari Konawe Utara (Konut) dan Wakatobi belum bisa dilakukan pelantikan lantaran Bupati defentifnya belum berakhir masa jabatannya.

“Dua daerah itu, belum berakhir masa jabatan mereka. Belum cukup lima tahun menjabat,” paparnya.

Karenanya, .pelantikan bupati pada dua kabupaten ini baru bisa dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan bupati defenitif. Dari catatan Berita Kota Kendari, masa jabatan Bupati Konut, Aswad Sulaiman baru berakhir pada 8 April mendatang. Sedangkan Bupati Wakatobi, Hugua, baru resmi melepas kursinya pada 26 Juni 2016.

Sementara Pilkada Muna, hingga saat ini masih tengah proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah provinsi pun masih menunggu hasil akhir dari persidangan tersebut.

Adapun Konsel, usulan pelantikan belum bisa diajukan karena dinilai masih bermasalah. Seperti diketahui, Wakil Bupati Konsel terpilih, Arsalim belum memiliki surat pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Padahal, harus ada dulu pengunduran diri dari PNS. Itu sudah jelas dalam undang-undang. Arsalim belum bisa dilantik karena masih PNS dan belum ada pengunduran permanen yang disetujui BAKN,” terangnya.

Ali mengakui, pihaknya sudah pernah dihubungi oleh staf Kementerian Dalam Negeri berkait dengan permintaan pengusulan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Konsel Surunuddin-Arsalim. Hanya saja, kata dia, Pemprov Sultra belum bisa memenuhi permintaan tersebut.

“Pernah staf Kemendagri menelpon soal ini. Tapi, kita tidak bisa terima karena tidak ada surat menyurat hari Minggu. Jadi, nanti saya tunggu Senin, sekaligus kita akan jawab permintaan itu,” paparnya.

Bila sudah ada surat tersebut, lanjut dia, pihaknya akan melayangkan surat balasan bahwa Pemprov belum akan sampaikan usul pengangaktan kepala daerah Konsel karena masih memperhatikan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar yang meminta pencalonan Arsalim dibatalkan.

Selain itu, penetapan Arsalim sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konsel melanggar UU ASN. ” KPU masih lakukan upaya banding ke Mahkamah Konstitusi (MA) dan Arsalim belum ada keputusan dari BAKN tentang persetujuan pemberhentiannya,” sebutnya.

Tetapi apabila Mendagri sampai melantik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Konsel itu, Pemprov Sultra dipastikan tidak akan tinggal diam. Seperti apa tindakan Pemprov nantinya, Ali Akbar mengatakan itu berupa penjelasan resmi.

“Kita tidak protes tapi hanya menyampaikan saja. Kalau melantik pasangan tersebut, berarti sama saja Mendagri melanggar UU ASN,” tekannya. (r1)

Click to comment
To Top