Kasuistika

Warga Bombana Demo Menuntut ASN Berijazah Palsu Ditindak

RUMBIA, BKK- Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemantau Birokrasi Pemerintahan Daerah Sulawesi Tenggara (APBPD-Sultra) mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kantor Bupati Bombana, Kamis (3/2).

Massa mempertanyakan pengusutan kasus dugaan penggunaan ijasah palsu oleh puluhan oknum aparatur sipil negara (ASN).

Aksi yang dipimpin oleh Multazam dan Adin Laliddong ini dimulai sekitar pukul 08.30 Wita, di seputaran tugu Brigade Mobil (Brimob), selanjutnya bertolak menuju Kantor BKD sekitar pukul 09.30 Wita dan berakhir di Kantor Bupati pada pukul 12.00 Wita.

Di Kantor BKD, koordinator aksi Multazam menyampaikan, piahknya meminta Bupati Bombana H Tafdil SE MM menjamin jika tidak ada keterlibatannya sebagai pimpinan daerah untuk melindungi ASN berijazah palsu, termasuk salah seorang pejabat eselon dua yang kini masih menjabat di salah satu instansi.

“Seluruh PNS dilingkup Pemkab Bombana yang diduga kuat berijazah palsu harus ditindak tegas. Ini tidak boleh didiamkan. Tugas pemerintah daerah adalah mencerdaskan masyarakatnya, bukan malah membiarkan para ASN untuk menggunakan ijazah palsu,” ungkap Mustazam.

Pantauan wartawan koran ini, didepan instansi kepegawaian tersebut sempat terjadi aksi dorong mendorong antara pengunjuk rasa dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebab puluhan massa kesal Kepala BKD Bombana Rusman SPd tidak hadir menemui pengunjuk rasa. Rusman dilaporkan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

Demonstran hanya diterima Sekretaris BKD setempat Harun SPd. Dia menjelaskan, keterkaitan pihak BKD Bombana dalam proses penanganan ijazah palsu tersebut hanya sebatas tugas teknis saja, namun bicara terkait keputusan itu adalah tim dari pusat.

“Ini bukan hanya tanggung jawab kami. Yang berperan sebagai ketua tim dalam penanganan ijazah palsu ini adalah Pak Sekda. Jadi di sana sudah ada timnya,” katanya.

Sehingga, lanjut dia, segala informasi terkait masalah ijazah palsu ini harus dikonfirmasikan melalui sekretariat kabupaten (sekab).

Dikonfirmasi terpisah, Sekab Bombana Brhanuddin A HS Noy SE MSi menjelaskan, persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Persoalan ini kami tidak diamkan. Sudah tiga kali kami lakukan pertemuan dengan Baperjakat (Badan Pengkajian Jabatan dan Kepangkatan). Terakhir, kami sudah mengambil sikap dan akan kita rekomendasikan masalah ini ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB),” paparnya.

Dari sekitar 34 PNS yang diduga berijazah palsu tersebut, kata dia, sudah dilakukan pemanggilan.

Hanya saja, ujar dia, pihaknya tidak dapat memastikan apakah ke 34 ijazah itu barijazah palsu atau tidak sebab itu bukan kewenangan pemerintah daerah.

“Ini adalah domain kepolisian,” katanya.

“Saya minta adik-adik beri kami kesempatan, kami sangat serius menyikapi masalah cuman karena prosedur saja yang menghambat kami dalam pengusutan kasus ini.”

“Akan kami tindaki bilamana dugaan penggunaan ijazah palsu ini terbukti. Jangankan orang menggunakan ijazah palsu, tidak hadir pun selama 46 hari kerja kita sanksi. Kami juga sudah mengeluarkan sanksi pemecatan bagi dua orang ASN, sementara 36 lainnya kita beri sanksi berupa penurunan pangkat, dan satunya lagi kita sudah nonjob dari jabatannya. Kalau ke-34 PNS ini terbukti menggunakan ijazah palsu kita pasti sanksi dia,” tegasnya. (cr2)

To Top