Penyidik Telah Kirim SPDP Dua Tersangka Jetty Morosi – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Penyidik Telah Kirim SPDP Dua Tersangka Jetty Morosi

#Kasus Pelabuhan PT Virtue Dragon Nikel Industry

KENDARI, BKK- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dua tersangka kasus dugaan pelanggaran pembangunan pelabuhan khusus (Jetty) milik PT Virtue Dragon Nikel Industry (VDNI).

Pengiriman SPDP ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra tersebut dilakukan, Kamis (28/1) atau sehari setelah penyidik resmi menetapkan dua tersangka, yakni Direktur Utama (Dirut) PT VDNI Zhu Mingdong alias Andrew serta Direktur PT Pelabuhan Muara Sampara Lina Suti.

“SPDP-nya kita sudah kirim kemarin (Kamis, red). Pemanggilan keduanya untuk diperiksa tersangka kita sudah jadwalkan pekan depan,” terang Kepala Subdirektorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hartono SIK, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (29/1).

Untuk diketahui, keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Itu diputuskan dalam gelar perkara yang dilakukan, Rabu (27/1).

Sebelumnya penyidik telah memeriksa Andrew dan Lina Suti, namun kala itu keduanya masih diperiksa sebagai saksi. Setelah memeriksa dua saksi ahli yakni, ahli pidana pelayaran asal Universitas Indonesia (UI) Jakarta serta ahli perseroan terbatas Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, penyidik langsung melakukan gelar perkara guna menentukan tersangka.

Polda Sultra mulai melakukan penyidikan pembangunan pelabuhan khusus milik PT VDNI, setelah resmi karena ditutup oleh Gubernur Sultra Nur Alam.

Kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan, karena pembangunan pelabuhan tersebut ditengarai tidak memiliki izin berupa, kesesuaian tata ruang, perubahan garis pantai, izin Kementrian Perikanan dan Kelautan, izin Kementrain Perhubungan, izin lokasi, dan tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pembangunan mega Industri di Konawe yang terletak di Kecamatan Morosi dan Bondoala ini masuk dalam kasawan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT VDNI yang disinyalir ilegal.

Untuk itu, pemerintah dan kepolisian mengakui hal itu. Terbukti dalam kunjungannya beberapa hari sebulumnya Gubernur Sultra Nur Alam mengakui, bahwa PT VDNI belum mengantongi izin dalam membangun pembukaan pelabuhan khusus.

Menyusul hal itu, orang nomor satu di Sultra ini meminta pihak kepolisian untuk menutup pelabuhan PT VDNI. (r2)

Click to comment
To Top