Gubernur SK-kan KPID Sultra – Berita Kota Kendari
Headline

Gubernur SK-kan KPID Sultra

Nur Alam

Nur Alam

#Abaikan Rekomendasi Ombudsman

KENDARI, BKK – Sempat diwarnai kegaduhan, akhirnya Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam meneken surat keputusan (SK) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sultra terpilih periode 2015-2020.

Kabar sudah ditekennya SK KPID yang baru disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sultra La Ode Ali Akbar, Kamis (28/1). Menurut Ali, ia sudah menyerahkan surat tersebut kepada Gubernur Sultra Nur Alam.

“Katanya sudah ada SK-nya. Sudah diterima juga oleh komisioner KPID,” terang Ali Akbar.

Saat ditanyakan soal rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang meminta Gubernur membatalkan hasil seleksi KPID Sultra, Ali Akbar tidak ingin memberikan keterangan lebih lanjut. Namun pastinya, kata dia, Nur Alam telah meneken SK tersebut.

Dengan ditekennya SK tersebut, berarti rekomendasi Ombudsman Sultra telah diabaikan.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Aksah mengatakan, pihaknya menemukan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra selaku tim seleksi KPID Sultra.

“Ada pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh DPRD Sultra dalam melakukan seleksi KPID,” beber Aksah kepada Berita Kota Kendari, Kamis (21/1).

Aksah menambahkan, sebelum mengeluarkan rekomendasi, pihaknya telah meminta keterangan dari berbagai pihak termasuk dari pelapor, terlapor dalam hal ini Komisi I DPRD Sultra dan saksi ahli dari akademisi.

“Dari keterangan itu, kami menyimpulkan ada pelanggaran dan kami mengeluarkan rekomendasi pembatalan hasil seleksi,” bebernya.

Ia menyebutkan, pelanggaran yang ditemukan Ombudsman dalam proses seleksi KPID adalah adannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan DPRD Sultra. Dewan, sebut dia, melakukan proses seleksi dengan melawan Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014.

“Bila mengacu pada PKPI tersebut, timsel yang dibentuk berisikan keterwakilan tokoh masyrakat, akademisi dan dari KPID daerah,” sebutnya.

Namun faktanya, DPRD Sultra sendiri yang menjadi timsel. Ia juga menganggap, DPRD telah memberlakukan standar ganda yakni menggunakan PKPI dan Undang-Undang 32 Tahun 2010 tentang KPI.

“Di satu sisi tidak mengacu PKPI, karena mereka (dewan, red) menganggap itu peraturan internal. Dalam proses seleksi, mereka menggunakan Undang-Undang. Tetapi, di sisi lain, mereka masih mangacu juga pada PKPI itu. Ini kan standar ganda,” paparnya.

Bukan hanya itu, proses seleksi yang dilaksanakan DPRD cacat prosedur. Timsel mengakui tidak melakukan salah satu tahapan seleksi yakni tes psikologi.

“Ini jelas cacat prosedur. Padahal, tes psikologi itu wajib dilaksanakan. Yang melakukan tes itu adalah dari pihak yang berkompeten,” tekannya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya telah menyiapkan surat rekomendasi dan akan disampaikan secara resmi kepada DPRD Sultra dan Gubernur untuk tidak mengeluarkan SK pengangkatan KPID Sultra.

“Kami akan kirim ini. Sedang kami koreksi dulu,” tuturnya.

Isi rekomendasi itu, sebut Aksah, membatalkan proses seleksi dan melakukan seleksi ulang berdasarkan PKPI Nomor 1 Tahun 2014. (r1/lex)

Click to comment
To Top