Kasuistika

Polda Jadwalkan Pemeriksaan Dua Tersangka

#Kasus Pelabuhan PT Virtue Dragon Nikel Industry

#Dirut VDNI dan Direktur PT Pelabuhan Muara Sampara

KENDARI, BKK- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran pembangunan pelabuhan khusus (Jetty) milik PT Virtue Dragon Nikel Industry.

Kedua tersangka itu adalah Direktur Utama (Dirut) PT Virtue Dragon Nikel Industry Zhu Mingdong alis Andrew serta Direktur PT Pelabuhan Muara Sampara Lina Suti.

Selanjutnya langkah penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra menjadwalkan keduanya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, yakni pada Selasa (2/2) pekan depan.

“Kalau tidak ada halangan keduanya direncanakan akan diperiksa sebagai tersangka pekan depan (Selasa, red),” ujar Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, Kamis (28/1).

Diungkapkan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Itu diputuskan dalam gelar perkara yang dilakukan, Rabu (27/1).

Untuk memastikan hal itu, penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra memeriksa salah seorang staf Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Syahbandar Langara Irfan.

Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh mengatakan, penyidik memeriksa Irfan untuk mengumpulkan mengumpulkan keterangan seputar indikasi suap.

Karena, ditengarai pihak Syahbandar Langara mengetahui pembangunan Jetty yang terletak di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tersebut.

Dolfi membeberkan, sebelumnya juga penyidik telah memeriksa Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Syahbandar Langara Abdullah Arfa SSos MSi.

“Keduanya diperiksa masih sebagai saksi. Untuk penentuan tersangka masih harus dilakukan gelar perkara,” terang perwira polisi dengan satu melati di pundak ini, Jumat (22/1) lalu.

Masih kata Dolfi, dengan adanya dugaan suap tersebut maka pembangunan Jetty tersebut tidak saja terjadi kasus dugaan tindak pidana pelayaran, namun ada indikasi suap yang diterima oknum Syahbandar Langara.

“Kalau tahu itu ilegal (pembangunan Jetty, red) kenapa diberi izin melakukan aktifitas bongkar muat. Pertanyaannyakan ada apa. Namun, itu semua akan diketahui setelah penyidik melakukan gelar perkara,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penyidik telah memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Virtue Dragon Nikel Industry Zhu Mingdong alis Andrew. Selain Andrew, penyidik juga polisi juga memeriksa Direktur PT Pelabuhan Muara Sampara Lina Suti.

Polda Sultra mulai melakukan penyidikan pembangunan pelabuhan khusus milik PT Virtue Dragon Nikel Industry, setelah resmi karena ditutup oleh Gubernur Sultra Nur Alam.

Kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan, karena pembangunan pelabuhan tersebut ditengarai tidak memiliki izin berupa, kesesuaian tata ruang, perubahan garis pantai, izin Kementrian Perikanan dan Kelautan, izin Kementrain Perhubungan, izin lokasi, dan tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pembangunan mega Industri di Konawe yang terletak di Kecamatan Morosi dan Bondoala ini masuk dalam kasawan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Virtue Dragon Nikel Industry yang disinyalir ilegal.

Untuk itu, pemerintah dan kepolisian mengakui hal itu. Terbukti dalam kunjungannya beberapa hari sebulumnya Gubernur Sultra Nur Alam mengakui, bahwa PT Virtue Dragon Nikel Industry belum mengantongi izin dalam membangun pembukaan pelabuhan khusus.

Menyusul hal itu, orang nomor satu di Sultra ini meminta pihak kepolisian untuk menutup pelabuhan PT Virtue Dragon Nikel Industry. (r2/iis)

To Top