Pengamat Pidana: Mungkin Andi Fachruddin Tidak Baca UU Antikorupsi – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Pengamat Pidana: Mungkin Andi Fachruddin Tidak Baca UU Antikorupsi

Andi Fachruddin. (Foto: Usman/BKK)

Andi Fachruddin. (Foto: Usman/BKK)

#Kejari Lasusua Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Prona 2015

KENDARI, BKK- Pengamat hukum pidana Hariman Satria SH LLM menyayangkan tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lasusua, lantaran menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran Proyek Nasional Agraria (Prona) 2015 di Desa Koreiha Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).

Menurut dia, langkah yang diambil pihak Kejari Lasusu salah total.

“Jika alasan penyidik kejari menghentikan kasus itu karean alasan kerugian negaranya telah dikembalikan, itu keliru,” katanya.

Karena, alas dia, tidak ada undang-undang (UU) yang menyuruh penyidik menghentikan perkara korupsi lantaran kerugian negera telah dikembalikan. Dan itu, sebut Hariman, jaksa sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan UU antikorupsi.

“Tidak hanya menentang perintah UU, tapi sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan UU Antikorupsi,” jelasnya kepada wartawan Berita Kota Kendari (BKK) melalui telepon selulernya, Kamis (28/1).

Kandidat Doktor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menambahkan, penyidik Kejari Lasusua kemungkinan tidak berpikir jika setiap orang yang tuduh melakukan korupsi mengembalikan kerugian negara, dan kemudian proses hukumnya dihentikan.

Jika itu yang terjadi ke depan akan ditemukan banyak orang yang coba-coba melakukan korupsi.

“Kalau terbukti dia kembalikan, kalau tidak alhamdulillah. Seakan-akan jaksa sudah menjadi hakim. Dia (jaksa) lupa bahwa dia sebagai seorang penyidik yang bertugas menemukan bukti-bukti dan tersangka,” semprot Hariman.

Mantan Ketua Pusat Anti (Pukat) Korupsi Universitas Muhammadyah Kendari (UMK) ini mengatakan, seharusnya penyidik jaksa melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan, bukan menghentikannya.

Alasannya, dalam Pasal 4 UU Antikorupsi dijelaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menyebabkan hilangnya pidana.

“Mau tidak mau harus dilanjutkan ke pengadilan, nanti pengadilan memberikan keputusan. Berdasarkan putusan hakim apakah bersalah atau tidak. Kalau dia sudah kembalikan kerugian negara bukan kompetensi pada penyidikan. Jadi di situlah kesalahan kejaksaan. Seharusnya itu tidak terjadi dan itu kesalahan besar. Mungkin kejaksaan tidak membaca UU Antikorupsi,” tudingnya.

“Saya tidak bisa mengatakan “kemasukan angin” atau tidak, mereka tidak cermat menyidik perkara ini. Dan bisa kita katakan ada persoalan lain. Jangan-jangan ada upaya dari luar yang mempengaruhi kewenangan kejaksaan. Apakah itu disebut masuk angin atau tidak tapi yang pasti ini sesuatu yang tidak lazim dan tidak benar,” katanya.

Lebih lanjut Hariman menjelaskan, berbicara soal korupsi, itu berbeda dengan kejahatan mencuri ayam atau mencuri es batu. Korupsi adalah kejahatan yang terkait dengan kewenangan jabatan, sehingga korupsi itu dikategorikan kejahatan luar biasa (ordinari crime).

Mengembalikan kerugian negara pun itu tidak cukup menghilangkan pertanggung jawaban terhadap kerugian negara, karena UU Antikorupsi dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa korupsi delik formal yang menitik beratkan kepada perbuatan dan pada akibat.

“Artinya orang yang sudah memenuhi unsur melakukan perbuatan korupsi, katakan menyalahgunakan wewenang maka itu sudah dikatan melakukan korupsi meskipun dia mengembalikan kerugian negara.

“Itu hanya menjadi alasan meringankan nanti di pengadilan. Kalau terdakwa menyesali perbuatannya bahwa dia salah, karena itu nanti menjadi alasan meringankan pada saat hakim menjatuhkan putusan. Tidak ada kewenangan penyidik (jaksa) untuk menghentikan perkara dengan alasan bahwa kerugian negara sudah dikembalikan,” ungkapnya.

“Jadi harapan saya, kejaksaan tidak main-main dengan perkara korupsi,” harapnya.

Untuk diketahui, penghentian kasus Prona tersebut diungkapkan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lasusua Andi Fachruddin SH.

Ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/1), penghentian ini dilakukan dengan alasan selama proses penyelidikan yang dilakukan sejak medio 2015 lalu, jaksa tidak menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam kasus itu.

“Dalam proses penyelidikan kasus ini, jaksa sudah melakukan kroscek langsung ke seluruh desa penerima Prona 2015 yang mencapai 2.500 bidang tanah, termasuk meminta keterangan para kepala desa (kades) yang bersangkutan,” papar Kajari Lasusua.

Dari hasil penylidikan, lanjut dia, pihaknya memang menemukan adanya pemungutan biaya terhadap warga penerima Prona yang dilakukan di tingkat desa, namun pungutan biaya itu semata-mata hanya untuk ongkos makan dan transportasi tenaga pengukur serta untuk biaya pembersihan lahan.

“Jadi pungutan-pungutan biaya inilah yang menimbulkan keresahan di masyarakat selama ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, jumlah pungutan biaya untuk 2.500 bidang tanah itu keseluruhannya berjumlah kurang lebih Rp 30 juta, tapi ini kami sudah dikembalikan ke kas negara,” jelas Andi Fachruddin. (r2/iis)

To Top