Kajati Diminta Evaluasi Kinerja Kejari Kendari – Berita Kota Kendari
Beranda

Kajati Diminta Evaluasi Kinerja Kejari Kendari

KENDARI, BKK – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara diminta untuk mengevaluasi kinerja pihak Kejaksaan Negeri Kendari yang terkesan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menangani perkara korupsi di wilayah hukum Kota Kendari.

Permintaan itu disampaikan pengamat hukum Sulawesi Tenggara, Hariman Satria, menyusul terendusnya aroma tidak baik dalam penanganan kasus dugaan korupsi anggaran keg¬iatan pelatihan peningkatan mutu tahun anggaran 2013, pada Lem¬baga Penjamin Mutu Pendi¬dikan (LPMP) Sulawesi Teng¬gara (Sultra) yang saat ini sedang ditangani pihak Kejari Kendari.

Pasalnya, Kejari Kendari belum melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni, pejabat pembuat komitmen berini-sial AL (43), ketua panitia le¬lang berinisial LG (51), dan kepala subbagian (kasubag) umum berinisial PR (49). Padahal, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 21 ayat 1 dan 4 wajib hukumnya dilakukan penahanan terhadap tersangka korupsi.

Bagi Hariman, ini merupakan sesuatu yang aneh dalam penegakkan hukum, khususnya dalam penanganan kasus korupsi. Apalagi bila jaksa beralasan bahwa belum ditahannya tiga tersangka tersebut karena masih ada bukti kunci utama yang dimiliki ketiga tersangka. “Mestinya, jika demikian, mereka langsung ditahan, jangan sampai menghilangkan alat bukti yang dimiliki itu,” katanya.

Hariman menduga ada sesuatu yang tidak beres dalam penanganan perkara ini, berkaitan dengan konsistensi dan integritas para penegak hukum di lembaga Adhyaksa tersebut. “Tidak menahan tersangka korupsi, itu namanya melanggar hukum, melanggar pasal 21 ayat 1 dan 4 KUHAP. Harusnya, jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” katanya.

Karena itu, tenaga pengajar Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) ini menyampaikan, penting kiranya Kajati Sultra melakukan evaluasi terhadap kinerja Kejari Kendari. Apalagi kata dia, selama ini tidak ada kabar menggembirakan dari Kejari Kendari dalam penanganan kasus-kasus korupsi. “Kalau soal kinerja Kejari Kendari dalam pemberantasan korupsi tidak usah dibahas lagi. Sampai hari ini belum ada kabar yang menggembirakan. Alias zero,” katanya.

Atas nama komitmen memerangi korupsi di daerah ini, kata Hariman, Kajati Sultra patut mengevaluasi jajarannya dan menindak tegas para jaksa yang diduga nakal atau bermain-main dalam penanganan kasus korupsi.

Belum ditahannya tiga tersangka dalam kasus korupsi LPMP Sultra, juga mengundang respons Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari. Direktur LBH Kendari, Anselmus Ar Masiku, mengatakan seharusnya pihak kejari sertiap menangani kasus seharusnya bersifat profesional atau tidak tebang pilih.

“Pihak kejari itu seharusnya dalam setiap menangani perkara yang masuk pada mereka harus bersifat profesional, dan harus menjalankan tugas sesuai prosedurnya,” katanya.

Saat dirinya ditanyai mengenai pihak kejari melakukan intimidasi kepada wartawan pihaknya mensesalkan dan itu merupakan perbuatan yang tidak benar dan keliru.

“Kita patut menyesalkan perbuatan pihak kejari, itu merupakan perbuatan yang tidak benar apalagi marahnya pihak kejari karena persoalan pemberitaan dari media tentang kasus korupsi LPMP itu. Soal penahan tersangka itu merupakan kewenangan dari pihak kejari sendiri,” ujarnya.

Kepala Kejari Kendari, Yohanes Gatot Irianto, yang ingin dikonfirmasi mengenai hal ini, Kamis (28/01), tidak berada di tempat. Menurut salah seorang staf di kantor Kejari Kendari, Kajari Kendari bersama Kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejari Kendari, sedang ada urusan di luar. (p5/jie)

To Top