Lingkar Sultra

Pemkab Mubar Bayar Lebih Kontraktor: Lebihnya Hampir Rp 1 Miliar

#Proyek Jalan Wapaea-Mekarjaya

#Kadis DPPKAD Membenarkan
#LSM Curiga Ada Mafia APBD

RAHA, BKK- Sebuah lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Muna mengungkapkan, terjadi kelebihan pembayaran pada kontraktor proyek peningkatan jalam poros Wapae-Mekarjaya pada 2015. Proyek ini dikerja PT Ajizam. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar mengakui kelebihan pembayaran itu, dan mengatakan uang itu sudah dikembalikan kontraktor ke kas daerah.

“Terindikasi ada mafia APBD di Mubar,” tutur Ketua Gerakan Antikorupsi (Gerak) Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Arduk, Selasa (19/1), saat berunjuk rasa di Kota Raha.

Menurut dia, kelebihan pembayaran sebesar Rp 872.556.924 atau kurang lebih Rp 872 juta.

Pasalnya, ungkap dia, pembayaran ini termuat dalam berita acara pembayaran (BAP) yang ditandatangani Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga dan Sumber Daya Alam (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mubar La Ode Butolo SP ST, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA).

“Proyek ini sudah rampung 100 persen fisiknya, dengan total anggaran Rp 2.237.325.000 atau kurang lebih Rp 2,2 miliar. Anehnya, saat pembayaran fisik 100 persen, terjadi kelebihan sebasar Rp 872.556.924 pada pihak kontraktor, yaitu PT Ajizam,” papar Arduk.

“Kami minta agar Kejari Raha segera mengusut hal ini,” koarnya, saat menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Raha, kemarin.

Menanggapi itu, jaksa Feby Rudy Purwanto SH dan Usman La Uku SH bernaji akan mengkaji kasus ini.

“Laporan anda akan kami sampaikan pada pimpinan kami, mudah-mudahan segera direspons,” kata Feby.

Di tempat terpisah Kadis PU Mubar Ir Zet Rambak dikonfirmasi via telepon selulernya, tidak aktif.

Informasi yang diperoleh koran ini dari Kadis Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Zakarudin SE MSi mengatakan, proses pencairan uang proyek ini terjadi di Kantor DPPKAD.

Zakaruddin ,menjelaskan, pencaiaran dilakukan DPPKAD berdasarkan permintaan dari Dinas PU.

“Percairan anggaran proyek ini oleh DPPKAD berdasarkan permintaan Dinas PU Muna Barat. Secara teknis, hal ini bisa dikonfirmasi langsung ke Dinas PU. Namun, saat ini pihak kontraktor yang bersangkutan sudah mengembalikan sebagian uang proyek tersebut,” terangnya. (cr1/iis)

To Top