Beranda

DPRD Bukan Cap Stempel Eksekutif

KENDARI, BKK- Berkaitan dengan usulan kebutuhan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awal dan perubahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari diklaim sebagai cap stempel eksekutif.

Pasalnya, setiap usulan yang dimasukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot selalu disepakati DPRD, bahkan terkadang menghilangkan beberapa fungsi DPRD. Salah satu contohnya, penetapan anggaran dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota yang inprosedural.

Berdasarkan hal ini, anggaota DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar ditemui di ruangannya, Selasa (19/1) mengatakan, citra buruk lembaga DPRD terlihat dengan dijadikannya cap stempel eksekutif, hal ini terbukti dengan banyaknya beberapa usulan Pemkot yang dianggap tidak perlu namun tetap disepakati.

“Saya melihat lembaga DPRD sebagai cap stempel eksekutif, karena terkadang selain persoalan usulan Pemkot selalu disepakati, kita juga terkadang kehilangan fungsi anggaran dan pengawasan,’ ujarnya.

Ia mecontohkan, penetapan dana hibah KPU untuk Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Kendari. Fungsi penganggaran DPRD dihilangkan, sebab penetapannya tidak melalui pembahasan dan tidak ada juga dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD.

“Kalau kita lihat kasus ini, maka ada mekanisme yang keliru dan kita terkesan telah menyepakatinya, padahal hal itu tidak kita ketahui. Persoalan seperti ini juga akan menjadi catatan kelam bagi kami di DPRD,” terangnya.

Ia juga mempertegas, kedepan klaim DPRD sebagai cap stempel eksekutif harus dihilangkan, dengan memperbaiki sistem yang keliru, dan ini harus dilakukan.

“Sudah cukup mi kita dibodohi terus, dan sudah saatnya kita rubah sistem yang keliru, agar kedepan tidak ada lagi klaim seperti ini,” tukasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Kendari Musadar Mappasomba mengatakan, capaian pembangunan kota berhasil dengan bagus karena adanya sinergitas antara eksekutif dengan legislatif. hal tersebut bukan berarti DPRD menjadi cap stempel eksekutif.

“Saya rasa teman-teman di DPRD berpikirnya rasional, kalau memang dirasa perlu pasti disepakati usulannya, kalau tidak ya pasti ditolak, dan bukan berarti mereka tidak kritis kalau menyepakati tiap usulan dari Pemkot. dari hal ini, bukan berarti mereka adalah cap stempel eksekutif,” pungkasnya.

Menilai hal ini, salah satu pengamat sosial lulusan Universitas Halu Oleo (UHO) Khabirun SSos MHum, ditemui di kantin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UHO menyimpulkan, dilihat dari dinamika yang terjadi antar eksekutif dan legislatif menunjukan adanya ketersinggungan legislasi terhadap eksekutif terkait penetapan anggaran dana hibah KPU.

“Kalau kita lihat dari argumennya, terkesan DPRD tersinggung atas perlakuan Pemkot yang mengalokasikan anggaran dana hiba ke KPU, semenatra DPRD yang memiliki fungsi anggaran tidak dilibatkan. Namun seharusnya, persoalan ini juga tidak perlu ditonjolkan ke publik karena pembangunan kota tergantung dari dua unsur ini,” tutupnya. (m2/jie)

To Top