APBD Desa di Mubar Dipakai Beli Motor Kades dan Kapal Laut – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

APBD Desa di Mubar Dipakai Beli Motor Kades dan Kapal Laut

RAHA, BKK- Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Raha, Selasa (19/1), menyoal anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDD) di Kabupaten Muna Barat (Mubar) digunakan untuk pembelian kendaraan roda dua bagi para kepala desa.

Padahal, koordinator aksi, Nur Arduk mengungkapkan, item anggaran itu tidak ada dalam APBDD, belakangan tiba-tiba muncul.

“Pembelian motor ini tidak pernah ditetapkan dalam musyawarah desa seperti yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” bebernya.

Menurut Arduk, sapaan akrabnya, indikasi munculnya nomenklatur pembelian motor merupakan keinginan sepihak dari Kepala Dinas (Kadis) Pendapatan, Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD) serta Kepala Badan Pemberdayaan Masayarakat Desa (KBPMD) Mubar.

“Ada indikasi mafia APBDD di Mubar,” koar Arduk. Dua pejabat itu, ujar dia, terindikasi menggarap item ini. Berkait itu, Gerak Sultra meminta Kejari Raha mengusut kasus ini.

“Kami minta Kejari Raha jangan cuma menulis di depan kantor slogan “Berantas Korupsi” tapi tidak ada kasus korupsi yang jalan. Lihat kasus PU Muna, mantan Kadis PU Yamin Imran cs sudah lebih setengah tahun dijadikan tersangka tidak kunjung ditahan, dan semua tersangka bebas berkeliaran. Jangan sampai kasus-kasus korupsi hanya menjadi “ATM” saja,” kata Arduk.

Satu jam kemudian, demonstran diterima oleh jaksa Feby Rudy Purwanto SH dan Usman La Uku SH. Kepala Kejari (Kajari) Raha Drs Chandra Yahya Wello SH dilaporkan masih di luar daerah.

Kepada demonstran, Feby Rudy Purwanto mengatakan, kasus yang dilaporkan Gerak Sultra akan ditelaah terlebih dahulu.

“Kalau masalah kasus PU Muna, silakan anda cek sendiri di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra. Hingga hari ini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang kerugian negaranya belum ada.

“Berkait ditahan atau tidak ditahanya para tersangka kasus PU Muna, ini kan baru penyidikan. Jika hasil LPH PBKP Sultra sudah ada, pimpinan kami akan mengambil langkah selanjutnya berkait penahanan,” paparnya.

Berkait kasus pengadaan motor kades, laporannya diterima dan jaksa akan segera mengecek.

Di tempat terpisah, Kadis DPPKAD Mubar Zakaruddin SE MSi dikonfirmasi soal ini mengatakan, pengadaan motor kades, usulannya ada dalam APBDD 2015.

“Kendaraan roda dua ini, sangat dibutuhkan para kades di Mubar karena mobilitas mereka menjalankan pemerintahan di desa sangat tinggi, dengan jarak yang jauh dan kondisi medan berbeda beda.

“Motor itu mereka beli sendiri, DPPKAD cuma mencairkan saja anggaranya. Sepanjang usulan itu ada di APBDD, pasti kita cairkan. Kecuali usulan itu tidak ada dalam APBDD, tidak mungkin kita cairkan. Jadi, tidak ada rekayasa dalam pengadaan motor yang termuat dalam APBDD itu,” tangkisnya, kemarin.

Hal senada dikatakan kepala BPMD Laskar Gombio Bitu. Diterangkan, tidak semua kades mengusulkan pengadaan motor melainkan ada juga yang mengusulkan jonson (kapal motor). Semua yang diusulkan kades ada dalam APBDD,” egosnya, kemarin. (cr1/iis)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top