Tergantung Palu Hakim, KPU Pasrah – Berita Kota Kendari
Headline

Tergantung Palu Hakim, KPU Pasrah

 

 Hidayatullah

Hidayatullah

# Hari Ini MK Memutuskan Pilkada Lima Daerah di Sultra

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) nasib lima gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) lanjut atau tidak.

Ketua KPU Sultra Hidayatullah kepada Berita Kota Kendari mengatakan, pihaknya siap menerima putusan apa pun dari hakim MK soal lima gugatan yang rencananya diputuskan pada Senin (18/1) atau Selasa (19/1).

“Untuk menghindari pola spekulasi, kita tunggu putusan pada 18 atau 19 Januari ini. Kalau kita KPU siap apa pun keputusan hakim MK. Selama dua hari itu, apakah ada sengketa yang dismis atau dilanjutkan,” terang Hidayatullah kepada Berita Kota Kendari, Minggu (17/1).

Meski begitu, mantan anggota KPU Kota Kendari ini berharap, MK mengambil keputusan dengan mengacu pada syarat formil dan mengabaikan syarat materil yang dijadikan dalil pemohon mengajukan sengketa.

“Kita berharap, MK bisa mengacu pada syarat formil atau perselisihan hasil saja. Namun, bisa saja mengabaikan hal itu karena mungkin melihat pada posisi syarat materil apakah ada kaitan pelanggaran terstruktur, sistematis, masif (TSM) terjadi,” bebernya.

Hidayatullah tidak menampik, dari lima KPU yang mendapatkan gugatan di MK, Muna memiliki potensi yang sangat besar untuk lanjut. Sebab, hasil pilkada Muna memenuhi syarat formil atau selisih suara di bawah dua persen.

“Hanya saja, dari gelagak hakim bisa mengabaikan syarat formil. Namun, kita dengar saja seperti apa putusan hakim nanti. Kita (Sultra), masuk panel tiga sidang,” jelasnya.

Menurut Hidayatullah, berkait dalil yang disampaikan penggugat sudah dijawab dengan baik oleh KPU. Menurutnya, KPU menjawab dengan terukur dan tidak ada keberpihakan kepada pasangan calon (paslon) lain.

“Memang ada dari pihak Panwaslu ada beberapa komplain. Tapi, itu akan dilihat nanti. Memang, Muna syarat formil terpenuhi,. Tapi tergantung hakim apakah syarat formil ini diakomodir atau tidak,” paparnya.

Sedang untuk empat kabupaten lainnya, Konawe Utara (Konut), Buton Utara (Butur), Konawe Kepulauan (Konkep) dan Wakatobi dianggap oleh KPU tidak memenuhi syarat formil dengan selisih di bawah dua persen.

Soal lanjut atau tidak, KPU kata Hidayatullah, tidak bisa memastikan. Di empat daerah ini, sebut dia, kebanyakan menyoal tentang proses yang harusnya diselesaikan pada tingkatan Panwaslu masing-masing.

“Memang, hanya Muna yang memenuhi (syarat formil, red). Kalau yang lainnya, berdasarkan Peraturan MK tidak memenuhi. Tapi, di sidang ada syarat materil yang dibacakan pemohon itu pun sudah dijawab oleh KPU dengan maksimal,” jelasnya.

“Makanya, kalau lanjut tidak masalah. Kalau tidak lanjut, itu lebih baik. Sekarang tergantung keputusan hakim,” tuturnya. (r1/lex)

Click to comment
To Top