Muna Lanjut, Empat Daerah Lain Stop – Berita Kota Kendari
Headline

Muna Lanjut, Empat Daerah Lain Stop

# Rumah Klaim Menang 69 Suara

KENDARI, BKK – Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada, dengan agenda pembacaan putusan sela, Senin (18/1) hari ini.

Dari sekian perkara yang masuk di MK, lima diantaranya merupakan gugatan pemilihan kepala daearah (pilkada) Provinsi Sultra, yakni Kabupaten Muna, Konawe Kepulauan (Konkep), Konawe Utara (Konut), Wakatobi, dan Buton Utara (Butur).

Namun dari lima daerah tersebut yang diyakini untuk maju ke persidangan tahap dua dalam putusan sela hari ini, hanya Kabupaten Muna yang diajukan pemohon pasangan calon LM Rusman Emba-Malik Ditu.

“Sidang MK pada Senin (hari ini, red) prediksi saya, bahwa yang lanjut itu hanya Muna, yang lain tidak akan lanjut ke tahap dua,” ujar kuasa hukum paslon Rumah Kita Dr LM Bariun SH MH saat ditemui di kediamannya, Sabtu (16/1).

Keyakinannya tersebut muncul setelah dirinya mengikuti setiap tahapan sidang di MK. Menyusul hal itu, Bariun menilai, dari sekian perkara yang terdaftar, paling tinggi 10 daerah yang menuju ke tahap dua, salah satunya adalah Muna.

“Muna telah memenuhi syarat formal untuk dilanjutkan ke tahap dua, karena elisi suaranya sangat tipis,” terangnya.

Bukan saja itu Bariun mengklaim paslon Rumah Kita menang dengan selisih dari paslon Dokter Pilihanku 69 suara. Selisih suara ini, jelas Bariun diperoleh dari pengurangan suara Dokter di beberapa kecamatan dan penambahan suara Rumah Kita di sejumlah kecamatan.

Dia mencontohkan, di Marobo terdapat 18 pemilih yang berasal dari Buteng, berarti suara Dokter Pilihanku berkurang 18 suara, sementara di Tongkuno Selatan ada sekitar 17 pemilih Rumah Kita dihalang-halangi untuk memilih, sehingga jika mereka memilih berarti terjadi penambahan suara Rumah Kita.

Demikian juga di Kecamatan Katobu dan Laiworu ditemukan pemilih ganda, sehingga itu dapat mengurangi suara Dokter.

“MK ini kan pengadilan yang memproses tambah dan kurang, makanya kami yakin jika Muna berlanjut maka akan dimenangkan Rumah Kita dengan selisih seperti itu,” kata Bariun.

Sedang alasan tidak majunya empat daerah lain, jelas Bariun, misalnya Konut. Terjadi pergantian penasehat hukum dari Razak Naba ke Amin Mangaluang. Itu karena, Razak Naba sebagai mantan calon yang juga bertarung di Konut.

Dengan dasar itu, gugatan harus dicabut dan kembali memasukan ulang gugatan. Dan itu, telah dinyatakan melewati batas waktu masuknya gugatan baru

Sementara, Konkep, Wakatobi, dan Butur telah setelah dihitung selisih suara melebihi dua persen. Sehingga sesuai peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015, selisi suara yang melebihi dua persen otomatis langsung digugurkan.

“Kalau Butur terjadi perbedaan perhitungan. Kalau Pemohon 1,9 sedangkan hakim 3 persen bedanya. Dari alasan itu empat lainnya (Konut, Wakatobi, Konkep, dan Butur) tidak akan lanjut ke tahap dua,” terang Bariun.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Nafis Gumay kembali menegaskan bahwa dari total 147 daerah yang melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilu kepala daerah 9 Desember 2015 lalu hanya sekitar 9 daerah saja yang memenuhi syarat formil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil kajian, terdapat 37 daerah yang permohonannya melampaui batas waktu. Dari jumlah tersebut jika dipresentasikan sebesar 25,17 persen. Selain itu, dari total 147 tersebut, ada 101 daerah atau 68 ,70 persen yang permohonannya tidak memenuhi syarat formil jumlah penduduk dan perselisihan.

“Sedangkan 9 daerah permohonannya benar-benar memenuhi syarat formil atau persentasenya hanya sekitar 0,06 persen,” ungkap Hadar Nafis Gumay beberapa waktu lalu.

Sembilan daerah yang dimaksud adalah, Kabupaten Muna (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kabupaten Solok Selatan (Sumatera Barat), Kabupaten Kuantan Singingi (Provinsi Riau), Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan), Kabupaten Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), Kabupaten Halmahera Selatan (Provinsi Maluku Utara), Kabupaten Kepulauan Sula (Provinsi Maluku Utara), Kabupaten Mamberamo Raya (Provinsi Papua) dan Kabupaten Bangka Barat (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Dibeberkan, alasan hukum permohonan tersebut memenuhi syarat formil adalah karena objek gugatannya jelas, gugatannya tentang perselisihan hasil dan bukan gugatan tentang pelanggaran atau money politik.

“Disamping itu juga karena gugatan diajukan tidak memenuhi tenggang waktu 3×24 jam sejak pengumuman penetapan rekapitulasi suara perolehan hasil oleh KPUD provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada,” bebernya.

Meski begitu, hasil kajian tersebut tak bisa dijadikan kepastian atau sebuah fakta, hasil kajian Divisi Hukum KPU RI benar-benar diputuskan sama persis oleh hakim MK. Keputusan benar-benar hanya ada pada majelis hakim untuk mengabulkan atau tidak.

“Yang jelas hasil kajian tersebut benar-benar sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari UU hingga Peraturan KPU serta Keputusan MK. Kita berharap MK dapat benar-benar adil dalam membuat keputusan nantinya dan semoga hasilnya tak jauh dari hasil kajian tim Divisi Hukum KPU,” tandasnya.(r2/lex)

Click to comment
To Top