Parkir di Kantor Disdukcapil Bayar Rp 2.000 – Berita Kota Kendari
Beranda

Parkir di Kantor Disdukcapil Bayar Rp 2.000

KENDARI, BKK – Retribusi parkir ilegal ternyata tidak hanya ditemukan di pasar-pasar atau tepi jalan. Budaya terlarang itu mulai diterapkan di instansi pemerintah. Tengok saja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari.

Di instansi pimpinan Muhammad Rizal itu sarat akan pungutan liar, hal ini bukan hanya terjadi pada pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kerap terjadi pada momentum-momentum tertentu, melainkan halaman parkir kantor juga ikut ditarik retribusi.

Bagi masyarakat yang ingin mengurus ke Disdukcapil, jangan lupa untuk membawa uang parkir. Pasalnya lahan parkir yang ada, telah dikelola oknum tak dikenal. Anehnya, hal ini diketahui Kepala Dinas (Kadis) Disdukcapil namun tetap dibiarkan.

Menilai hal ini, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari La Ode Ali Akbar ditemui di ruangannya, Selasa (12/1) mengatakan, sebagai mitra dari komisi I, tindakan pembiaran yang dilakukan Disdukcapil sangatlah tidak benar, sebab lahan kantor pemerintahan tidak dapat dimanfaatkan untuk ditarik retribusi apalagi secara ilegal.

“Penarikan retribusi di lahan kantor pemerintahan tidaklah benar baik dari sudut pandang manapun, dan hal ini hanya terjadi di Disdukcapil. Hebatnya lagi, Kadis hanya membiarkannya, padahal ini masalah besar,” ujarnya.

Disdukcapil, lanjutnya, merupakan kantor Pemerintah Kota yang sifatnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan semua urusan gratis tampa dipungut biaya. Keteledoran seperti ini kerap terjadi, akhir 2014 Disdukcapil pernah digoyang dengan isu pungutan liar atas kepengurusan E-KTP, sekarang bertingkah dengan membiarkan lahan parkir dikelola.

“Mitra kami ini memang agak sedikit berbeda dengan yang lain, seharusnya pengalaman kemarin menjadi warning agar tidak terulang. Namun saat ini modusnya baru lagi, dan cukup fantastis, olehnya itu kami dari komisi I akan mengambil tindakan,” terangnya.

Masih kata dia, sebagai kepedulian mitra, rencananya Komisi I akan melakukan dengar pendapat (hearing) agar mengetahui secara pasti pembiaran yang dilakukan Kadis, sehingga masyarakt tidak lagi dirugikan.

“Kejadian ini jelas merugikan masyarakat, dan kami akan panggil Disdukcapil untuk hearing. Agenda hearingnya sendiri bukan hanya soal ini, melainkan kinerja Disdukcapil yang masih membiarakan pengurusan E-KTP masyarakat Kota Kendari sekitar tiga ribuan belum tuntas,” tukasnya.

Sukur, salah satu warga yang dimintai uang parkir, ditemui terpisah di pinggir jalan kantor Disdukcapil menuturkan, saat hendak keluar dan pulang dari kantor itu, dirinya terkejut dimintai uang parkir oleh oknum yang mengaku juru parkir kantor Disdukcapil. Tak ingin berdebat, terpaksa ia membayarnya dengan nominal Rp 2 ribu.

“Saya kaget kok tiba-tiba pas mau pulang saya dimintai uang parkir di halaman kantor itu. Saya heran kenapa bisa ada uang pungutan jasa parkir disana. Bukan cuma saya waktu itu yang dimintai tapi orang lain juga yang kebetulan sama-sama mau pulang waktu itu,” katanya saat diwawancarai belum lama ini.
Kepala Disdukcapil Kota Kendari saat dikonfirmasi mengenai pungutan parkir di halaman kantornya ini mengaku dirinya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memungut parkir. Namun ia juga tidak menampik bahwa dirinya mengetahui adanya aktivitas tersebut.
“Yang pasti dari pihak kita tidak pernah perintahkan itu pungut parkir. Cuma Mungkin ada orang yang mau bantu masyarakat aturkan kendaraanya diparkiran, kalau ada warga yang mau berikan dia uang silahkan, yang tidak juga kan tidak dipaksa,” pungkasnya. (m2-p3/jie)

Click to comment
To Top