Headline

KPU Nilai Dalil Pemohon Biasa Saja

Hidayatullah

Hidayatullah

#Hari Ini Lima KPU di Sultra Berikan Jawaban di MK

KENDARI, BKK – Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) dilanjutkan hari ini, Rabu (13/1) dengan agenda pembacaan jawaban termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dalil pemohon atau pasangan calon yang mengajukan gugatan.

Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah menyatakan, lima KPU yang mendapatkan gugatan di MK sudah siap memberikan jawaban terhadap dalil pemohon di hadapan majelis hakim MK.

“Kita sudah siap menjawab semuanya. Seluruh materi gugatan, sudah diidentifikasi dan dideteksi lebih dini. KPU kami, sudah membaca lebih awal potensi yang bisa dijadikan sengketa di MK,” terang Hidayatullah melalui telepon selulernya di Jakarta, Selasa (12/1).

Mantan anggota KPU Kota Kendari ini menambahkan, seluruh dalil yang disampaikan pemohon pada sidang pendahuluan 8 Januari lalu, dianggap biasa saja. Menurutnya, seluruh dalil bisa dijawab dengan baik oleh KPU.

“Biasa saja itu. Saya lihat dari kesiapan KPU kami, sudah bisa menjawab secara terukur dalil yang disampaikan pemohon,” jelasnya.

Soal kasus Oempu di Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, lanjut Hidayatullah, KPU akan menjawab berdasarkan cara kerja penyelenggaraan yang selama ini dilaksanakan. Menurutnya, kasus Oempu bisa dipaparkan secara detil oleh KPU.

“Misalnya rekomendasi Panwaslu Muna yang dianggap tidak ditindaklanjuti itu tidak benar. Kami tindaklanjuti, tetapi tidak diproses karena berdasarkan aturan sudah melewati batas waktu untuk dikeluarkan rekomendasi,” paparnya.

Sama halnya dengan hilangnya formulir C6 atau pemberitahuan pemilih. Aduan seperti ini, sebut dia, bisa dijawab dengan baik oleh KPU.

“Dalil itu harus dibuktikan di sidang. Kalau dibuang, harus ada pembuktiannya,” tambahnya.

Dikatakannya, di sidang MK, KPU hanya bertugas menjawab seluruh dalil pemohon. KPU, lanjut dia, bukan untuk memenangkan calon yang memperoleh suara terbanyak dan tidak pula melawan gugatan pemohon.

“Kita hanya jelaskan mekanisme kerja mulai dari tahapan hingga rekap di tingkatan KPU,” jelasnya.

Masih kata Hidayatullah, pihaknya tidak tahu seperti apa hasil sidang di MK. Pada 18 Januari nanti, sebut dia, MK akan memutuskan gugatan yang mana yang akan dilanjutkan dalam sidang PHP. Namun, sebut dia, MK lebih maju dalam proses gugatan dengan mempertimbangkan proses atas hasil pilkada.

“Kita serahkan di MK. Apakah ini soal sengketa hasil atau proses. Tapi, biasanya MK selalu maju dalam proses sengketa. Sengketa hasil, biasanya dari proses. Kalau ada pembuktiannya, silahkan diajukan,” bebernya. (r1/lex)

To Top