Berita Kota Kendari
Pendidikan

Kadis Pendidikan dan Badan Akreditasi Beda Pendapat

#Soal Akreditasi Sekolah Bisa UN atau Tidak
KENDARI, BKK – Ketua Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Prof Dr H Abdullah Alhadza MA dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Kendari beda pendapat soal sekolah yang belum terakreditasi.

Abdullah Alhadza berpendapat, sekolah yang belum terakreditasi lantas mengikut ujian nasional (UN) maka dinyatakan telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 087/U/2002.

Sehingga menurut dia, sebelum menggelar UN, sekolah tersebut harusnya melakukan akreditasi sekolahnya terlebih dulu.

“Kalau sekolah sudah punya status pengakreditasan sudah pasti ada pengakuan dari masyarakat. Lain halnya dengan sekolah dan madrasah yang belum mempunyai status akreditasi maupun sudah dinyatakan sudah kedaluwarsa masanya,” jelasnya, Senin (11/1).

Ia menyebutkan, jumlah sekolah yang belum melakukan akreditasi di Sultra sebanyak 1.542 sekolah atau madrasah. Jumlah ini, sebut dia, cukup banyak dan patut dilakukan akreditasi.

“Hingga saat ini, kami sudah menerima data sekolah maupun madrasah yang ada di Sultra yang statusnya sudah kedaluwarsa. Jumlah tersebut mencapai 1.542 sekolah maupun madrasah yang tersebar di Sultra,” bebernya.

Dalam proses akreditasi ini, lanjut dia, Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah Sultra hanya menjalankan tugasnya sebagai pelaksana akreditasi. Soal dijalankan atau tidak, tergantung dari sekolah bersangkutan.

Menurutnya, sekolah maupun madrasah yang ada di Sultra harus jelas sistem pengakreditasianya. Sebab, dengan sistem akreditasi yang jelas maka kualitas sekolah bersangkutan akan lebih baik di mata masyarakat.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah yang bersangkutan, dalam hal ini sekolah yang hingga saat ini status pengakreditasianya sudah kedaluwarsa,” terang Abdullah Alhadza kepada Berita Kota Kendari Senin (11/1).

Berbeda dengan Abdullah, Kadis Dikbud Kota Kendari Makmur berpendapat lain. Menurutnya, pengakreditasian sekolah yang statusnya sudah kedaluwarsa dapat diperbaharui kembali.

Menurutnya, sekolah yang kedaluwarsa dalam akreditasinya, tidak berpengaruh pada UN.
“Memang, ada beberapa sekolah yang ada di Kota Kendari yang sudah kedaluwarsa sistem pengakreditasianya. Namun, dengan pengakreditasian sekolah kemungkinan sekolah tidak mempunyai anggaran dalam memperharui akreditasi sekolahnya,” tuturnya. (p1/r1)

Click to comment
To Top