Komisi I Bantah Rekruitmen KPID Langgar Aturan – Berita Kota Kendari
Headline

Komisi I Bantah Rekruitmen KPID Langgar Aturan

Ketua Komisi I, LM Taufan Alam

Ketua Komisi I, LM Taufan Alam

LM Taufan

KENDARI, BKK – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah pelaksanaan rekruitmen Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sultra berberapa waktul lalu melanggar aturan.

Ketua Komisi I DPRD Sultra LM Taufan Alam mengatakan, seleksi KPID Sultra kemarin dilaksanakan secara terbuka. Semua calon melalui tahapan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Saat ujian tertulis, semua memiliki passing grade masing-masing,” jelas Taufan, Kamis (7/1).

Taufan mengakui, dalam rekruitmen KPID Sultra pihaknya mengabaikan Peraturan KPI dan lebih memilih Undang-Undang (UU) nomor 32 tentang Komisi Penyiaran Indonesia.

Menurutnya, anggota dewan sekaligus bisa menjadi tim seleksi (timsel) karena mereka tunduk pada UU bukan aturan internal KPI.

“Kita tidak mengacu pada aturan internal KPI. Aturan itu, hanya berlaku bagi KPI bukan kepada kami. Sehingga, kita menggunakan UU,” jelasnya.

Politikus Partai Demokrat (PD) menambahkan, DPRD-lah yang melahirkan KPID. Sehingga, kata dia, sangat tidak mungkin DPRD harus merujuk pada aturan internal lembaga tersebut.

“Seleksi kemarin dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan dilakukan secara terbuka,” jelasnya.

Bila dianggap masalah dan dilaporkan di Ombudsman, Taufan mengaku siap memberikan keterangan.

“Kita memiliki indikator dan ukurannya. Kalau yang lapor adalah tidak lulus, saya akan tunjukan kenapa tidak lulus,” tuturnya.

Sebelumnya, seleksi KPID Sultra dilapor ke Ombudsman karena dianggap prosesnya telah menyalahi beberapa ketentuan.

Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara Hasidin Samada, Rabu (6/1). Menurut Hasidin, pihaknya mendapatkan laporan dari peserta tes yang tidak lolos pada pertengahan Desember kemarin.

“Kita dapat aduan dari masyarakat sekitar 16 Desember 2015 kemarin. Yang melapor dari peserta tes yang tidak lolos,” terang Hasidin kepada Berita Kota Kendari.

Menurut Hasidin, dari poin aduan peserta tes itu, cukup rasional bila dinilai proses seleksi KPID kemarin bermasalah. Pasalnya, tidak ada tim seleksi (timsel) yang terbentuk untuk menjalankan tahapan seleksi admnistrasi, tes tertulis, psikologi dan wawancara.

“Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra juga merangkap menjadi timsel,” bebernya.

Selain itu, lanjut Hasidin, proses seleksi diduga melanggar Peraturan KPI nomor 11 Tahun 2014 tentang tatakelembagaan KPID. Menurutnya, petahana tidak perlu mengikuti uji tertulis melainkan langsung masuk tahapan fit and propertest.

“Tetapi fakta di lapangan, petahana ikut uji tertulis. Ini yang menjadi dasar aduan dari calon yang tidak lolos itu,” beber Hasidin.

Untuk itu, lanjut Hasidin, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut dia, hal ini merupakan salah satu perihal yang harus segera diselesaikan.

Hasidin menyebut, pada Senin pekan depan pihaknya sudah akan meminta keterangan dari pihak terkait.

“Kita sudah buat suratnya sekarang kita tinggal minta keterangan dari Ketua Komisi I DPRD Sultra. Sebab, mereka yang menyelenggarakan seleksi kemarin,” jelasnya.

Menyangkut hasilnya, tutur Hasidin, pihaknya belum bisa berandai-andai. Sebab, laporan akan dikomparasikan dengan keterangan pelapor dan peraturan yang berlaku tentang KPID.

“Kita tunggu saja hasilnya nanti setelah kita minta keterangan terlapor,” tutupnya. (r1/c/lex)

Click to comment
To Top