Pelayanan Publik di Sultra Belum Membanggakan – Berita Kota Kendari
Government

Pelayanan Publik di Sultra Belum Membanggakan

Asisten Ombudsman Sultra, Hasidin Samada

Asisten Ombudsman Sultra, Hasidin Samada

KENDARI, BKK – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melakukan evaluasi terhadap seluruh instansi di provinsi maupun kabupaten atau kota.

Hasilnya, pelayanan publik di Sultra belum membanggakan alias masih mengecewakan.

Asisten Ombudsman Sultra Hasidin Samada mengatakan, berdasarkan rekam perjalanan Tahun 2015, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh instansi.

Bahkan, sebut Hasidin, sepanjang Tahun 2015, pihaknya mendapatkan 145 laporan dari masyarakat tentang persoalan pelayanan publik.

“Jumlah ini, lebih besar dari tahun sebelumnya hanya sampai 100-an,” terang Hasidin Samada di kantor Ombudsman Sultra, Rabu (6/1).

Menurut Hasidin, tren peningkatan aduan ini menunjukkan potret kinerja pemerintahan di Sultra sangat rendah, khususnya pelayanan publik. Ia juga memprediksi, masalah pelayanan masih banyak tidak tersampaikan ke Ombudsman karena masyarakat merasa takut.

“Masih banyak masyarakat yang enggan melapor. 145 laporan ini, datang dari masyarakat yang sadar akan kehadiran Ombudsman,” jelasnya.

Hasidin menguraikan, dari hasil evaluasi yang dilakukan di 2015, setidaknya ada tiga kesimpulan yang diperoleh. Pertama, gubernur, wali kota atau bupati belum menempatkan pelayanan publik sebagai target utama dalam tata kelola pemerintahan.

Salah satu contoh, sebut dia, masih ditemukannya kantor atau instansi pelayanan publik yang belum memenuhi standar Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Seperti, proses kepenurusan KTP dan perizinan masih berbelit-belit,” bebernya.

Kedua, sebut dia, paham birokrasi di Sultra yang masih bermental priay, feodal dan konservatif. Menurutnya, karakter aparatur ini belum pernah tersentuh dengan reformasi birokrasi.

“Mereka tempatkan diri sebagai kelas sosial yang harus dilayani. Padahal, mereka ditugaskan oleh negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Hasidin menambahkan, pelayan publik notabene aparatur sipil negara (ASN) memiliki tugas melayani masyarakat. Dalam UU ASN, tugas mereka adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

“Jadi, tidak perlu ada lagi bermental feodal dan priay karena mereka itu harusnya menjadi pelayan masyarakat,” tekannya.

Ketiga, tutur dia, masyarakat cenderung apatis dan tidak tahu haknya dalam mendapatkan pelayanan publik yang maksimal. Menurutnya, masyarakat tidak tahu kalau pelayanan publik adalah hak konstitusional mereka.

“Tanggung jawab negara harus memenuhi hak publik masayrakat yang cepat dan murah. Bayangkan, kalau ada masalah yang tidak beres di tingkat pemerintahan, masyarakat tidak mau melapor atau keberatan,” tuturnya. (r1/c/lex)

To Top