Gila, Sedikitnya 30 Pekerja asal Cina Masuki Sultra Tiap Hari Diperkirakan Sudah Ada 4.000 Orang – Berita Kota Kendari
Headline

Gila, Sedikitnya 30 Pekerja asal Cina Masuki Sultra Tiap Hari Diperkirakan Sudah Ada 4.000 Orang

 

KENDARI, BKK- Serbuan tenaga kerja asing utamanya pekerja asal Cina yang datang ke Sulawesi Tenggara (Sultra) diperkirakan saat ini sudah berjumlah sedikitnya 3.600 orang. mereka sudah bekerja di perusahaan tambang. Ironinya, kebanyakan menggunakan visa kunjungan, tapi menetap di berbagai daerah tambang. Fenomena maraknya kedatangan TKA yang diduga ilegal itu ternyata telah terjadi sekitar empat bulan lalu.

Bandara Halu Oleo (HO) Kendari menjadi tertuduh sebagai gerbang aman bagi ribuan tenaga kerja asing (TKA). Para pekerja asing ini kebanyakan bekerja di perusahaan tambang PT Sulawesi Mining Investment (SMI). Perusahaan tambang yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah (Sulteng).

Sedikitnya, 30 orang TKA per hari melintasi daratan Kendari, jika ditotal selama empat bulan sedikitnya berjumlah 3.600 orang. Itu belum termasuk TKA yang bekerja dibeberapa perusahaan tambang lainnya di Sultra.

Dalam paspor tertera visa yang digunakan para TKA asal China tersebut adalah visa kunjungan. Kenyataannya, tiba di Morowali mereka bekerja di SMI yang tidak lain perusahaan tambang yang bergerak di bidang pembangunan smelter.

Dari pantauan jurnalis Berita Kota Kendari (BKK) di Bandara HO kendari, Senin (7/12), terlihat ada 30 orang TKA menggunakan jalur udara. Lalu, dengan menggunakan lima unit mobil, para TKA diantar ke Kelurahan Kasilampe untuk diantar di Morowali menggunakan jalur laut.

Rombangan TKA itu tiba di Bandara HO sekitar pukul 10.00 Wita. Kemudian dijemput salah sorang karyawaan perusahaan sponsor atau penanggungjawab TKA, yakni Protokoler PT Bintang Delapan Mining (BDM) I Putu Edi Putra. BDM merupakan anak perusahaan SMI.

I Putu Edi Putra yang ditemui disela-sela kesibukannya mengurus para TKA mengatakan, jumlah TKA yang baru tiba tersebut adalah 30 orang. Mereka kemudian akan diantar ke homebase (pangkalan induk) di Kasilampe. Selanjutnya akan diantar ke Morowali untuk bekerja di SMI selama satu bulan.

“Saya tidak tau mereka melanggar atau tidak, karena saya hanya sebagai penjemput dan pengantar. Mereka hanya sebulan kesana (Morowali, red),” ujarnya, kemarin.

Masih kata Putu, dirinya sudah menjemput rombongan pekerja tiap harinya sedikitnya menjemput 30 orang TKA.

Selaku pihak yang menangani dan mengawasi keluar masuknya imigran yang menggunakan visa kunjungan namun pada kenyataannya bekerja di perusahaan tambang, Kantor Imigrasi Klas I Kendari tidak mempermasalahkannya. Malah kantor Imigrasi Kendari menyalahkan intansi lain, yakni Kementerian Tenaga Kerja.

“Yang mengubah visa kunjungan itu menjadi izin kerja adalah Kementerian Tenaga Kerja,” semprot Kepala Seksi (Kasi) Informasi dan Sarana Komunikasi (Infokom) Keimigrasian Imigrasi Klas I Kendari Letehina SH, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/12).

Alasan lain, jelas dia, dalam hal penanganan dan pengawasan orang asing yang tiba di wilayah Sultra ini, bahwa Bandara HO merupakan bandara Domestik. Sehingga Kantor Imigrasi Kendari tidak punya kewenangan untuk mendirikan pos di bandara melainkan hanya berpeluang mengawasi.

Dalam rangka pengawasan orang asing, sambung Letehina, pihak Imigrasi telah menempatkan anggotanya di Bandara HO yang fungsinya untuk memantau. Karena, orang asing yang masuk di wilayah Sultra ini sebelumnya sudah melalui pemeriksaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang terletak di Cingkareng.

Dikatakan, dari hasil pengecekan lapangan, dia mengakui, bahwa para TKA tersebut memang menggunkan visa kunjungan. Tapi pada akhirnya visa kunjungan itu dikonversikan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja atas izin dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi untuk dikonversikan menjadi izin tinggal terbatas.

Saat ditanya apakah visa kunjungan boleh digunakan untuk bekerja, Letehina dengan tegas mengatakan, bisa. Sepanjang ada rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja.

“Kalau memang rekomendasi kita dapatkan dari Kemenaker itu bisa kita alih statuskan untuk bekerja, sepanjang ada izin dari Kemenaker,” pungkasnya.

Letehina menambahkan, dalam proses pemberian izin tinggal, sebetulnya pihakk Imigrasi tidak memerlukan para TKA untuk datang di Kantor Imigrasi, tapi cukup hanya penanggung jawab atau sponsor yang bersangkutan melaporkan ke Kantor Imigrasi. Karena proses pemberian izin tinggal perlu waktu lama untuk meminta izin dari Dirjen Imigrasi dan menunggu rekomendasi Kemenaker.

“Yang mengubah visa kunjungan itu menjadi izin kerja adalah Kemenaker. Kami hanya menerbitkan izin tinggal, namun harus ada rekomendasi dari Kemenaker,” ujarnya.

Lebih lanjut, Letehina menjelaskan, setelah para TKA masuk ke wilayah Sultra, paspor itu diambil dan dibawa di Kantor Imigrasi oleh sponsor yang bersangkutan. Sponsor itu sudah mengikutkan izin dari Kemenaker. Itulah yang menjadi dasar Kantor Imigrasi menerbitkan izin tinggal.

Mengenai Sultra telah menjadi pintu masuk bagi ribuan TKA, menurut dia, itu tidak dikatagorikan sebagai pelanggaran. Sepanjang mereka masih mempunyai sponsor atau penanggung jawab yang jelas. Pihaknya, hanya memeriksa dokumen kelengkapan, berupa paspor.

“Sepanjang mereka masih mempunyai sponsor atau penanggung jawab yang jelas. Itu tidak kita katagorikan sebagai pelanggaran, karena setiap orang asing berada di Indonesia itu sudah memiliki izin tinggal dan izin tinggal yang bersangkutan berlaku dari Sabang sampai Merauke,” kata Letehina.

“Mereka ini (TKA, red) sponsornya dari SMI, perusahaan tambang yang bergerak di bidang perusahaan smelter di Morowali. Para tenaga kerja asing tersebut masuk di Bandara HO Kendari. Jadi yang masuk tiap harinya itu, kurang lebih 30 orang per hari sudah sekitar empat bulan lamanya. Prosesnya mereka ini bergantian, selesai kegiatan mereka satu bulan dua bulan, mereka meninggalkan wilayah Indonesia, jadi sistimnya mereka bergilir berdasarkan visa yang diberikan perusahaan sponsor,” sambungnya.

Mengomentari visa kunjungan diubah menjadi izin tinggal terbatas, namun faktanya mereka bekerja yang tentunya akan berkaitan dengan pajak penghasilan. Lagi-lagi Letehina mengatakan, hal itu menjadi ranahnya intansi lain, dalam hal ini Kemenaker.

“Ketentuan Keimigrasian dalam konteks pemeberian izin tinggal itu berdasarkan dari rekomendasi atau izin dari instansi terkait (Kementerian Tenaga Kerja, red). Adapun tentang kegiatan orang asing ini itu kan ranahnya dari rekan-rekan instansi lain,” tutupnya. (r2/a/iis)

Click to comment
To Top