Headline

Keputusan KPU Muna Minta Dibatalkan

# PT TUN Makassar Mulai Sidangkan Pilkada Muna

MAKASSAR, BKK – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar mulai menggelar sidang kasus sengketa pilkada Kabupaten Muna atas gugatan pasangan LM Baharuddin – La Pili, Kamis (17/9).

Agenda persidangan yang dengan majelis hakim yang dipimpin Husen SH itu langsung mendengarkan dua agenda sekaligus yakni pembacaan gugatan dari pihak penggugat dan bantahan dari tergugat.

Pembacaan gugatan dilakukan tim kuasa hukum pasangan LM Baharuddin – La Pili yang dikoordinir Dahlan Moga SH, sedangkan pembacaan bantahan atau tanggapan dari tergugat dalam hal ini KPU Kabupaten Muna dibacakan langsung Ketua KPU Muna Muh Amin Rambega didampingi kuasa hukumnya.

“Jadi ini sistem acara persidangannya secara cepat, sehingga hari ini para hakim langsung mendengarkan dua agenda sekaligus yakni pembacaan gugatan dan tanggapan dari tergugat dalam hal KPU Muna,” kata Dahlan Moga kepada jurnalis BKK melalui telepon selulernya dari Makassar usai menjalani sidang, Kamis (17/9).

Dalan Moga menjelaskan, inti dari gugatan mereka adalah menggugat keputusan KPU Muna tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, karena dalam penetapannya telah melanggar ketentuan.

Ditegaskan, keputusan KPU Muna tentang penetapan paslon melanggar PKPU Nomor 3 tahun 2015 dan keputusan KPU Muna Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan jadwal dan tahapan pilkada Kab Muna.

“KPU Muna kan sudah menetapkan bahwa batas waktu penyetoran hasil perbaikan persyaratan administrasi adalah tanggal 7 Agustus. Tapi salah satu pasangan calon masih melakukan penyetoran salah satu berkas persyaratan pada tanggal 24 Agustus, dan KPU Muna menetapkan paslon itu lolos. Ini kan melanggar PKPU dan keputusan KPU Muna sendiri tentang jadwal,” kata Dahlan.

Persidangan kembali akan digelar pada 21 September mendatang dengan agenda pembuktian, dimana kedua belah pihak mengajukan bukti-bukti yang dia miliki.

Dahlan menyatakan optimis jika majelis hakim akan memutuskan sesuai tuntutan mereka yakni membatalkan keputusan KPU Muna tentang penetapan calon dan menerbitkan keputusan baru tentang penetapan calon yang baru.

“Mudah-mudahan majelis hakim dapat mempertimbangkan apa yang kami beberkan dalam persidangan, sehingga putusannya sesuai tuntutan kami,” kata Dahlan.

Dahlan menambhkan dalam pekan depan mereka juga akan mengadukan KPU Muna dan Panwas Muna ke DKPP di Jakarta, karena mereka menilai langkah mereka dalam melahirkan rekomendasi dan keputusan yang meloloskan salah satu paslon adalah tindakan yang telah melanggar kode etik.

“Kami sementara menyiapkan materi laporan dan bukti-buktinya sehingga insya Allah minggu ini kami segera ke Jakarta untuk melapor ke DKPP,” katanya. (r1/lex)

To Top