Sultra Belum Dapat Bagian Kuota CPNS K2 – Berita Kota Kendari
Headline

Sultra Belum Dapat Bagian Kuota CPNS K2

Nur Endang Abbas

Nur Endang Abbas

KENDARI, BKK – Rencana pemerintah kembali mengangkat calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur kategori 2 (K2) mendapat respon yang baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hanya saja, hingga saat ini, Pemprov Sultra belum kebagian jatah berapa jumlah yang akan diterima untuk CPNS K2 ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra Nur Endang Abbas mengaku, kuota secara nasional untuk pengangkatan seleksi CPNS K2 pada tahun ini sebanyak 30 ribu orang dari 450 ribu jumlah honorer K2. Di Sultra sendiri, tambah dia, belum ada penjelasan dari Pemerintah Pusat terkait berapa jatahnya.

“Jumlah 30 ribu itu akan dibagi di seluruh Indonesia. Sekarang, kita lagi menunggu berapa jatah di Sultra,” terang Nur Endang Abbas saat ditemui di kantor Gubernur Sultra, Rabu (16/9).

Endang menyebutkan, di Sultra ada sekitar 1.500-an CPNS K2 yang belum terangkat menjadi PNS. Jumlah ini, tambah dia, sisa dari seleksi tahun sebelumnya yang mencapai 2000-an orang.

“Sekitar 1.500 itu berapa yang akan diterima, kita menunggu penjelasan pusat,” alasnya.

Berkait dengan penerimaan CPNS K2 ini, urai Endang, ada dua kebijakan sebelumnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pertama, keputusan Mahkamah Konsutitusi tentang syarat CPNS K2 itu maksimal 35 tahun. Tetapi, tambah dia, ada kebijakan politik yang didorong oleh Komisi II DPR RI tentang semua CPNS K2 harus diakomodir sebagai PNS.

“Sekarang, prinsipnya sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR RI,” bebernya.

Saat ini, tambah dia, legislator di senayan dan pemerintah pusat sedang mendiskusikan metode penerimaan CPNS K2 ini. Apakah dilakukan seleksi kembali melalui tes atau berdasarkan perengkingan tes pada waktu lalu.

“Mereka ini kan sudah tes tahun lalu. Tapi, masih banyak yang tidak lolos,” ujarnya.

Masih kata Endang, bila melakukan tes ulang, ia memastikan banyak yang akan gugur. Sebab, belajar dari pengalaman sebelumnya, CPNS K2 ini mayoritas sudah lama mengabdi dan tidak bisa lagi menggunakan teknologi.

“Kemarin tes dengan sistem CAT, banyak yang tidak lulus. Makanya, sekarang kita tunggu dulu keputusan pemerintah pusat seperti apa. Apakah dites lagi, atau berdasarkan perengkingan,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Dr Bachtiar menilai dari sisi sosialnya, kebijakan pemerintah pusat cukup membingungkan masyarakat. Pasalnya, tidak ada konsistensi dalam pengambilan keputusan.

Salah satu contoh, CPNS K2 sebelumnya sudah diberhentikan, tetapi sekarang pemerintah kembali menerima.

“Jangan sampai ke depan itu bisa dihentikan lagi. Dan saya lihat, pemerintah tidak konsisten,” ujarnya.

Bachtiar menambahkan, pengabulan permintaan para honorer untuk diangkat jadi PNS merupakan salah satu sikap politik dari pemerintah pusat. Ia melihat, keputusannya cenderung bernuansa politik. (r1/lex)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top