Paslon Dibolehkan Bagi Suvenir saat Kampanye – Berita Kota Kendari
Suksesi

Paslon Dibolehkan Bagi Suvenir saat Kampanye

14102774241933239078

#Asal di Bawah Rp 25 Ribu

KENDARI, BKK – Kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah dimulai. Para pasangan calon diberikan waktu hingga 100 hari bersosialisasi ke konstituennya. Dalam kampanye ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kelonggaran kepada paslon untuk membagikan sevenir kepada masyarakat asal nilainya di bawah Rp 25 ribu.

Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra) Hidayatullah mengaku, suvenir itu berupa pin, gelas, baju kaos atau hal lainnya yang nilainya hanya sebatas Rp 25 ribu. Lebih dari pada itu, maka dikatakan pelanggaran.

“Mereka yang belanja sendiri dan bagi sendiri nantinya. Seperti baju kaos, tapi harganya tidak melebihi Rp 25 ribu. Itu termasuk dengan ongkos cetaknya,” terang Hidayatullah di ruang kerjanya belum lama ini.

Mantan anggota KPU Kota Kendari ini menambahkan, pihaknya tidak memberikan batasan atas jumlah suvenir yang akan dibagikan.

“Yang dibatasi itu hanya harganya,” kata Hidayatullah.

Pria yang akrab disapa Dayat ini menguraikan, tidak ada batasan pengadaan suvenir bukan berarti membuat para calon diberikan ruang untuk membeli sebanyak mungkin. Menurut dia, penggunaan uang untuk membeli suvenir akan dibatasi dengan jumlah penggunaan dana kampanye setiap satuan harga daerahnya.

“Setiap daerah memiliki batasan penggunaan dana kampanyenya. Makanya, suvenir dibatasi di situ. Lewat dari batas yang ditentukan, maka itu pasti melanggar,” ungkapnya.

Masih kata Dayat, penggunaan dana kampanye hingga pembelian suvenir harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan akhir dana kampanye setiap paslon. Laporan itu, kata dia, akan diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU.

“Semua anggaran yang digunakan, akan diaudit nanti,” tuturnya.

Sebelumnya, KPU menegaskan bahwa paslon tidak bisa serta merta menghamburkan uangnya pada saat kampanye karena jumlahnya dibatasi. Calon yang berani menghamburkan uang di atas yang telah ditentukan, maka sanksinya adalah diskualifikasi atau dicoret.

Ketua Divisi Hukum KPU Sultra Tina Dian Ekawati Taridala menegaskan, saat ini KPU kabupaten atau kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah telah menetapkan batasan dana kampanye yang harus dipakai oleh calon.

“Misalnya, di Konawe Selatan jumlah dana kampanye yang harus digunakan oleh calon hanya sekitar Rp 2,9 miliar. Lebih dari itu, maka bisa didiskualifikasi,” tegas Tina di ruang kerjanya, Rabu (2/9).

Tina menambahkan, setiap daerah memiliki standar batasan tersendiri penggunaan dana kampanye, tergantung letak wilayah geografisnya dan jumlah penduduknya.

“Semua daerah jumlahnya tidak sama dan bervariasi,” bebernya.

Oleh KPU, perhitungan batasan dana kampanye ini berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2015. Untuk harga makan perorang, disetarakan sekitar Rp 25.000 lalu dikalikan dengan jumlah masa yang hadir pada rapat umum minimal 1.000 orang.

“Namanya prinsip penetapan, tidak serta merta harus ikut kemauan paslon. Sehingga, walaupun punya uang puluhan miliar, tapi kalau anggaran yang digunakan sudah dibatasi sekitar itu tidak boleh dilanggar,” bebernya.

Pembatasan jumlah penggunaan dana kampanye ini, lanjut Tina, bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesetaran kepada semua calon dalam penggunaan dana kampanye.

“Jadi, calon yang satu dengan yang lainnya memiliki pengeluaran yang sama dalam kampanye. Bila ditemukan lebih penggunaannya, maka akan dicoret,” pungkasnya. (r1)

Kisaran Batasan Dana Kampanye yang Digunakan Setiap Calon di Tujuh Kabupaten Menyelenggarakan Pilkada

Kabupaten Batasan
Konawe Kepulauan Rp 1.184.250.000 (Rp 1,18 miliar)
Konawe Selatan Rp 2.956.900.000 (Rp 2,95 miliar)
Buton Utara Rp 1.568.500.000 (Rp 1,56 miliar)
Konawe Utara Rp 1.636.250.000 (Rp 1,63 miliar)
Muna Rp 2.746.710.000 (Rp 2,74 miliar)
Wakatobi Rp 2,4 miliar
Kolaka Timur Rp 3.681.352.000 (Rp 3,68 miliar)

To Top