Kasuistika

Mantan Wakil Bupati Bombana Berpotensi Tersangka?

#Kasus Suap Rekrutmen CPNS

Subhan Tambera

Subhan Tambera

KENDARI, BKK- Kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) kategori dua (K-2) Kabupaten Konawe Utara (Konut) 2013, yang melibatkan mantan Wakil Bupati Bombana Subhan Tambera telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Meski demikian, jajaran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) belum menetapkan tersangka.

Alasannya, karena penyidik masih membutuhkan keterangan dua saksi yang diketahui bernama Parlin Sinaga dan Marta Hutagalung. Dua pria asal Medan ini telah dipanggil dua kali namun belum menghiraukan panggilan Polda Sultra. Parlin dan Marta tidak pernah melakukan konfirmasi terhadapap panggilan tersebut.

Menyusul hal itu, penyidik akan melakukan penjemputan paksa, namun penyidik belum mengetahui alamat jelas keduanya. Parlin dan Marta adalah orang yang membantu Subhan Tambera melakukan lobi di Badan Kepegawain Negara (BKN) pusat.

“Kendalanya (penetapan tersangka, red), tidak ada saksi yang melihat saat penyerahan uang dari Samsu Alam ke Subhan Tambera. Sehingga, penyidik masih harus menunggu keterangan dua saksi yang ada di Medan (Parlin dan Marta, red),” jelas Kepala Subbidang (Kasubbid) Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polda Sultra Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, Kamis (3/9).

Menurut perwira polisi dengan satu melati di pundak ini, meski penyidik telah mendapatkan bukti kuitansi penyerahan uang dari Samsu Alam ke Subhan Tambera. Namun, keterangan Parlin dan Marta tetap dianggap penting. Dalam kasus ini penyidik telah mendapatkan bukti berupa kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2,2 miliar.

Sebelumnya, penasihat hukum Subhan Tambera, Dr LM Bariun SH MH membantah dan mengatakan kliennya tidak menikmati uang tersebut satu rupiah pun.

Menurut dia, seharusnya orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut adalah Parlin dan Marta, sebab uang tersebut langsung diserahkan kepada keduanya.

Selain itu, menurut mantan anggota DPRD Sultra ini, mantan Kepala BKD Konut Drs Jafar Sulaman dan Samsu Alam harusnya turut diproses hukum. Karena, uang Rp 2,2 miliar itu dikumpulkan langsung Samsu Alam atas perintah Jafar, yang kala itu menjabat sebagai Kepala BKD Konut.

Ironisnya, kata Bariun, Samsu Alam justru melaporkan kliennya ke kepihak kepolisian dalam tuduhan penipuan dan penggelapan.

“Jadi, ini salah alamat laporannya. Ini, kan, penggelapan di atas penggelapan. Seharusnya, BKD melaporkan Parlin dan Marta. Karena Subhan tidak lebih dari perantara,” tegasnya.

“Yang mengumpulkan uang itu dari sejumlah CPNS K-2 adalah Samsu Alam atas perintah kepala BKD Konut (Drs Jafar Suleman MSi, red). Kalau itu yang terjadi berarti suap, sehingga Jafar dan Samsu Alam harus diproses karena diduga telah melakukan pungutan liar,” ungkap Bariun.

Lebih jauh, ia membeberkan, sebenarnya Kepala BKD telah menyerahkan terlebih dahulu sekitar Rp 7 miliar pada Parlin. Selanjutnya, terakhir kali melalui perantara kliennya Samsu Alam kembali menyerahkan lebih dari Rp 2 miliar.

Sementara itu, akademisi hukum pidana Hariman Satria menilai, kendati Subhan mengaku tidak menikmati uang satu rupiah pun, namun bukti kuitansi penyerahan uang dari Kepala Bidang (Kabid) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kapupaten Konawe Utara (Konut) Samsu Alam, dimungkinkan bisa menjerat mantan orang nomor dua di Kabupaten Bombana itu.

Bukti penyerahan itu, bisa menjadi pintu masuk memungkinkan penyidik untuk menetapkan Subhan sebagai tersangka,” ujar mahasiswa doktor Universitas Gajah Mada (UGM) ini, beberapa hari lalu.

Masih kata Hariman, jika dikemudian hari penyidik menemukan keterlibatan Subhan maka itu dikatakan ada pembantuan terwujudnya sebuah kejahatan, sebagaiman diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sehingga, sebut dia, bukan hanya Subhan yang harus diproses hukum, namun harus Jafar dan Samsu turut diprose.

“Lebih cenderung persekongkolan jahat, karena Pasal 88 KUHP permufakatan jahat itu terjadi antara dua orang atau lebih, sepakat untuk melakukan kejahatan (Jafar, Samsu, dan Subhan, red),” lanjutnya. (r2/iis)

To Top