Lingkar Sultra

Puluhan Cakades Tuntut Percepatan Pilkades Serentak

Puluhan cakades melakukan aksi demonstrasi, Selasa (29/4).

Puluhan cakades melakukan aksi demonstrasi, Selasa (29/4).

RUMBIA, BKK- Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak di Kabupaten Bombana yang tak kunjung datang membuat puluhan calon kepala desa (cakades) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Mereka melakukan aksi demonstrasi, meminta penjelasan dewan setempat berkait belum dilakukannya penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pilkades.

Salah seorang cakades asal Kecamatan Mataoleo, Jumali (45) mengatakan, kinerja Pelaksana Kades yang saat ini menjabat, sangat buruk. Pasalnya, alas dia, mereka tidak mengetahui tata cara kerja pemerintahan desa.

“Kami berharap, jangan hanya karena ada persoalan interen sehingga masyarakat jadi korban. Hari ini, Pelaksana Kepala Desa adalah dari kalangan pegawai, ada dari guru, kepala sekolah. Bagaimana kinerja pemerintahan desa mau jalan dengan baik, kalau Kepala Desanya tidak tahu cara kerjanya,” koar Jumali, di hadapan anggota dewan, Selasa (28/4).

Menurut dia, DPRD setempat harus memberikan kepastian berkait jadwal pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut, agar sejumlah kehawatiran masyarakat yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik kecil dapat teratasi.

“Saya minta DPRD perjelas kapan pelaksanaan pilkades ini. Kalau hari ini tidak ada jawaban kapan pelaksanaannya maka kami akan tidur di sini,” ancamnya.

Koordinator aksi, Haeruddin mengatakan, sejauh ini sejumlah kabupaten di Sultra sudah menetapkan Perda Pilkades, bahkan sudah ada yang lakukan pemilihan. Sehingga, pemerintah Kabupaten Bombana bersama DPRD perlu melakukan langkah konkret berkait hal itu.

“Kinerja DPRD Bombana perlu dipertanyakan. Jangankan penetapan perda, penetapan raperda saja belum dilakukan. Mana kinerja DPRD Bombana hari ini. Ada apa dan kenapa pilkades hingga hari ini belum dilakukan. Saya minta DPRD memperhatikan masyarakatnya,” semprot Haeruddin. Menurutnya, Pemkab dan DPRD harus membuka mata agar pelaksanaan pilkades ini berjalan sesuai harapan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Bombana Heryanto mengatakan, proses pembentukan perdes (peraturan desa) dilakukan melalui proses panjang.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, pihak pemerintah kabupaten (pemkab) dan DPRD setempat tidak harus serta merta mebuat perda tanpa dasar hukum yang jelas.

“Kita tidak ingin memperlambat proses pelaksanaan pilkades ini. Sejumlah tahapan sudah kami lakukan, hanya saja kami tidak mau terkesan asal membuat. Saya kira kita semua sepakat agar perda yang telah ditetapkan nanti menjadi sebuah produk hukum daerah yang sah dan tidak yang tidak memiliki cacat apa pun,” katanya.

Ketua DPRD Bombana Andi Firman mengatakan, pihaknya telah berbuat semaksimal mungkin terkait proses pembentukan perda tersebut.

“Kami sudah berbuat semaksimal mungkin terkait hal ini. Tugas dan fungsi kami terkait pembentukan Perda Pilkades namun masih ada hal yang mengganjal sehingga hal ini harus tertunda,” katanya.

Meski begitu, pihaknya berjanji jika tahapan pembentukan perda itu akan kembali dilakukan pada awal Mei.

“Insha Allah 4 Mei mendatang, penetapan prolegda sudah kami tetapkan. Kita perlu pikirkan hal ini agar nantinya tidak celah bagi siapa pun untuk memprotes produk hukum kita,” tukasnya.

To Top