Headline

PPP Romy Optimis Ikut Pilkada

#Sebut KMP Tidak Solid

KENDARI, BKK – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuzy (Romy) optimis sebagai pihak yang akan mendapatkan rekomendasi untuk tampil di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 nanti.

Ditemui usai acara pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Tenggara (Sultra), Romy mengaku kubunya sedang di atas angin meski kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Saya lebih optimis (ikut pilkada 2015),” ungkap Romy didampingi Dewan Pertimbangan Partai PPP Soharso Monoarfa di Resort Wonua Monapa, Selasa (28/4).

Romy mengalas, posisi di atas angin kubunya sudah terlihat dalam berbagai proses hukum yang sedang berjalan. Putusan PTUN saat ini yang memenangkan kubu Djan Faridz bukan sebuah keputusan hukum tetap yang akan dijadikan acuan.

Ia menyebutkan, dalam Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 2015 tentang partai politik yang berhak mengikuti pilkada adalah yang diakui pemerintah. Selain itu, dikuatkan dengan UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN yang tidak memiliki kekuatan melakukan eksekusi terhadap keputusannya.

Mengenai pernyataan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) tentang tidak adanya PPP dan Golongan Karya (Golkar) dalam pilkada nanti, negara tetap siap menggelar pilkada ditanggapi santai oleh Romy. Menurut dia, ucapan Wapres lebih menekankan agar pengadilan secepatnya memutuskan sengketa partai berlambang kabbah tersebut.

“Hanya untuk merangsang pengadilan. Bagaimana kalau PPP dan Golkar ikut, pasti negara lebih siap,” alasnya.

Lebih lanjut, beber Romy, pernyataan yang disampaikan sejumlah anggota DPR RI di Komisi II tentang yang berhak mengikuti pilkada adalah pihak yang menang di PTUN adalah bukan keputusan final. Sebab, alas dia, Komisi II dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya sebatas konsultasi.

“Memang, hasil rapat internal komisi II disampaikan ke KPU. Dan sifatnya hanya konsultatif saja tidak merupakan keputusan mengikat,” ujarnya.

Romy mengingatkan, KPU merupakan lembaga independen dan tidak perlu diinterfensi dalam hal keputusannya dalam membuat PKPU tentang pilkada.

“Biarkan KPU mengambil keputusannya sendiri dalam hal membuat PKPU,” pungkasnya.

Soal manuver yang sedang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) di senayan, Romy meremehkan kesolidannya. Menurut dia, KMP tidak solid lagi dalam mempersoalkan masalah PPP. Buktinya, sebut dia, KMP tidak lagi melanjutkan hak angket terhadap keputusan Kementerian Hukum dan HAM.

“Dan itu menunjukan kekuatan mereka (KMP) tidak solid dan sudah merasa kalah. Mereka (KMP) menujukan insoliditas mereka,” pungkasnya.

To Top