Menteri Puan: Pemerintah Bakal Entaskan 5.000 Desa Tertinggal – Berita Kota Kendari
Bisnis & Ekonomi

Menteri Puan: Pemerintah Bakal Entaskan 5.000 Desa Tertinggal

Puan Maharani

Puan Maharani

Jakarta- Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan “Desa 3T”, yaitu desa tertinggal, terdepan, dan terpencil. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan UU Desa.

“Dalam pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemerintah memberikan prioritas pada desa-desa di kawasan tertinggal, terdepan dan terpencil atau yang dikenal dengan kawasan 3T,” kata Puan di Jakarta, Selasa (28/4).

Selama lima tahun mendatang, sesuai dengan RPJMN 2015-2019, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan untuk mengentaskan minimal 5.000 desa tertinggal, dan membangun 2.000 desa mandiri.

Target minimal, kata Puan, akan terus dievaluasi oleh pemerintah pusat supaya dapat menjangkau jumlah desa yang lebih banyak lagi di seluruh Indonesia untuk dapat ditingkatkan kualitasnya.

“Untuk mengawal pencapaian target RPJMN dan prioritas pembangunan pada kawasan 3T, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disingkat dengan Gerakan Desa,” imbuhnya.

Esensi dari Gerakan Desa adalah koordinasi dan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan baik yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Semuanya berbasis desa, dan kawasan pedesaan untuk mendukung implementasi UU Desa.

“Sebagai subyek pembangunan maka masyarakat desa akan menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota,” paparnya.

Menurut Puan, pembangunan desa harus dilaksanakan secara bersama-sama. Sebab, urusan membangun desa dan kawasan pedesaan tidak dapat hanya dilakukan oleh satu kementerian saja.

Penguatan aparatur pemerintahan desa sebagai pelaksana UU Desa di lapangan sangat penting. Karena itu, kata Puan, aparat desa harus diberikan informasi yang lengkap dan pelatihan yang memadai.

“Dalam konteks ini yang perlu diperkuat adalah “governance” atau tata kelola pemerintahan. Pemerintahan di sini tidak berarti hanya aparat dan perangkat desa, tetapi juga masyarakatnya,” bebernya.

Menurut Puan, tata kelola pemerintahan desa yang baik harus ditunjukkan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pengambilan keputusan di desa.

Di samping itu, Puan menekankan pentingnya prinsip pembangunan yang diamanatkan dalam UU Desa, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”.

“Dua hal ini harus saling mendukung satu dengan yang lain. Harus dipahami bahwa dengan adanya UU Desa, desa tidak serta merta harus membangun desanya sendiri tanpa dukungan pihak lain,” pungkasnya.

To Top