Lingkar Sultra

KPU Diingatkan Tak Terpengaruh DPR

Refly Harun

Refly Harun

Pakar: Putusan PTUN Tidak Selesaikan Konflik Golkar dan PPP

JAKARTA, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan agar tidak terpengaruh kepentingan politik saat membahas peraturan KPU bersama anggota Komisi II DPR RI. Sebelumnya, Komisi II memberikan rekomendasi bagi KPU terhadap mekanisme pendaftaran calon kepala daerah bagi partai yang bersengketa.

“Masukan, rekomendasi boleh dibahas, tetapi keputusannya harus ditentukan komisioner KPU. Mereka tidak boleh terpengaruh intervensi dari luar. KPU sehrusnya keluar dari irama pertikaian itu,” ujar peneliti Para Syndicate Toto Sugiarto dalam diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Toto mengatakan, rekomendasi yang diberikan Komisi II DPR terlihat mengandung konflik kepentingan. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah syarat pendaftaran pilkada bagi partai politik yang bersengketa, ditentukan melalui putusan pengadilan sebelum masa pendaftaran pilkada ditutup.

Menurut Toto, rekomendasi itu jelas menguntungkan pihak yang dominan di DPR sekarang ini. Sebut saja Partai Golkar dengan kepengurusan kubu Aburizal Bakrie, dan PPP dengan kubu Suryadharma Ali.

“KPU harus memegang independensi, karena jelas motif politisi Senayan bukan untuk kepentingan republik tapi untuk kepentingan kelompok,” kata Toto.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, jika hingga pendaftaran peserta pilkada pada 26-28 Juli berakhir dan belum ada keputusan yang berkekuatan tetap, maka partai yang sedang bersengketa dapat menggunakan putusan pengadilan yang sudah ada saat itu.

Putusan hukum yang berkekuatan tetap baru akan digunakan pada pilkada periode selanjutnya. Arif yakin aturan ini akan diterima oleh KPU yang sejak awal juga ikut membahas PKPU ini bersama-sama. Apalagi, ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR , dan DPRD (UU MD3), mengatur bahwa rapat antara pihak luar dan DPR bersifat mengikat.

Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan tidak menyelesaikan masalah. Sebab, putusan PTUN tidak memberikan pengesahan terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

“Padahal, yang namanya PTUN itu tidak menentukan putusan mana yang sah. Nanti kalau gugatan salah satu diterima, SK Menkumham yang tidak sah. Jadi kedua pihak harus berkelahi lagi di Pengadilan Negeri,” ujar Refli, saat menjadi narasumber dalam diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Menurut Refly, yang berhak untuk mengesahkan kepengurusan partai adalah Mahkamah Partai dan Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri. Sementara Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM, hanya sebagai pencatatan dalam prosedur administrasi.

Dalam konflik Golkar dan PPP, Refly menilai, Menkumham terlalu terburu-buru dalam menerbitkan Surat Keputusan. Seharusnya Menkumham dapat terlebih dahulu meminta kejelasan dari Mahkamah Partai. Bahkan, Menkumham bisa menyarankan agar sidang Mahkamah Partai digelar ulang. Akibatnya, penyelesaian konflik internal partai menjadi bertambah lama.

Menurut Refly, seharusnya setelah mekanisme internal tidak dapat menyelesaikan masalah, kepengurusan dapat ditentukan melalui Pengadilan Negeri.

“Kalau Mahkamah tidak selesai, Pengadilan Negeri akan menentukan mana yang sah dalam 60 hari. Atau kasasi selama 30 hari. Jadi tiga bulan sudah selesai. Tetapi, karena di PTUN tidak ada batasan harinya, maka bisa selesai satu tahun atau dua tahun lagi,” kata Refly.

To Top