Dewan Godok Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin – Berita Kota Kendari
Headline

Dewan Godok Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

KENDARI, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menggodok peraturan daerah (perda) tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sultra Joni Syamsuddin mengaku, perda bantuan hukum merupakan salah satu dari lima peraturan yang sementara dibahas oleh dewan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

“Dengan perda ini, masyarakat bisa terbantu dengan beban perkara hukumnya,” aku Joni saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/4).

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menambahkan, masyarakat akan mendapatkan dana bantuan hukum berupa biaya sewa pengacara dan administrasi lainnya. Kasus yang akan dibiayai oleh pemprov, sebut dia, hanya menyangkut perkara pidana dan perdata.

“Makanya, pemprov memiliki kewajiban untuk menganggarkannya nanti,” ujarnya.

Joni mengklaim, perda ini merupakan penjabaran dari UU di atasnya berupa tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal memberikan bantuan hukum. Dananya, sebut dia, akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi.

“Mengenai anggarannya, nanti akan dibuat dalam peraturan gubernur. Sekarang belum ada pembahasan tentang total anggarannya,” pungkasnya.

Usulan perda ini, beber Joni, merupakan hak inisiatif dari Biro Hukum Pemprov Sultra dengan alasan untuk menterjemahkan UU lebih tinggi. Hanya saja, saat ditanyakan UU-nya, Joni belum mengetahuinya secara detail.

Meski begitu, ungkap Joni, masih ada kendala yang membuat internal di baleg saling berdebat. Di antaranya, sebut dia, selain kasus pidana dan perdata, masyarakat juga sering diperhadapkan dengan masalah tata usaha negara (TUN).

Menurutnya, ada konflik interest ketika bagian hukum yang satu ini dibahas. Sebab, alas dia, soal TUN kebanyakan melibatkan masyarakat dan pemerintah.

“Jadi bagaimana kalau pemerintah provinsi yang akan tanggung biayanya. Di sini yang masih dalam perdebatan karena adanya konflik interest,” sebutnya.

Selain itu, tambah dia, belum adanya indikator warga miskin yang bisa mendapatkan bantuan hukum. Ia menyebutkan, harus ada standarisasi dari pemerintah untuk menyebutkan warga miskin yang layak mendapatkan bantuan hukum karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran.

“Sekarang, kita masih perdebatkan. Apakah warga miskin berdasarkan keterangan desanya atau seperti apa,” pungkasnya.

To Top