Bank Patungan Biayai Operasional OJK – Berita Kota Kendari
Headline

Bank Patungan Biayai Operasional OJK

Bambang siswono (tengah) sedang memaparkan tentang kewenangan OJK dalam melindungi hak konsumen dari lembaga jasa keuangan.

Bambang siswono (tengah) sedang memaparkan tentang kewenangan OJK dalam melindungi hak konsumen dari lembaga jasa keuangan.

Dari Sosialisasi OJK terkait Kehumasan se-Sulampua

Seluruh biaya operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagian besar ditanggung oleh seluruh bank di Indonesia. Patungan seluruh bank ini dibenarkan Kepala Kantor Wilayah Regional 6 Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) Bambang Kiswono usai kegiatan sosialisasi OJK terkait kehumasan, laku pandai dan lembaga jasa keuangan mikro kepada wartawan se-Sulampua di Bela Internasional Hotel, Kamis (24/4).

La Ode Pandi, Ternate

Menurut dia, pungutan terhadap bank sudah diatur dalam Undang-Undang OJK dan dianggap tidak akan merugikan pihak lain. Selain pungutan dari bank, OJK juga mendapat sokongan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Meski begitu, Bambang tidak mengetahui jumlah dananya yang dipungut dari bank maupun dari sumbangan APBN.

“Regulasinya dilakukan oleh wakil rakyat di DPR kita tinggal laksanakan saja,” ujar Bambang.

Masih kata Bambang, pungutan terhadap masing-masing bank seperti diatur dalam UU OJK sebesar 0,05 persen dan total saham dimiliki. OJK, sebut dia, dibemtuk dengan tidak membebani keuangan negara.

“Sekarang ini, kita ditanggung oleh APBN dan pungutan bank masing-masing setengah. Tapi, nantinya akan ditanggung sepenuhnya melalui pungutan bank. Hal ini untuk mengefisienkan keuangan negara,” bebernya.

Dikatakannya, dengan pungutan kepada bank, OJK tidak akan tersandera dengan kepentingan bank yang sewaktu-waktu bisa bermasalah. Menurutnya, OJK tetap sebagai lembaga independen untuk mengawasi bank, pasar modal dan jasa keuangan lainnya.

“Ini juga dilakukan di luar negeri dan hampir semua negara sudah lakukan itu. Dan kami pastikan OJK tetap independen,” akunya.

Bambang menambahkan, OJK wajib mengawasi dan melakukan eksekusi terhadap bank bermasalah. Sehingga, tambah dia, masyarakat tidak perlu ragu denga independensi lembaga ini.

“Jika bank tertentu bermasalah, maka OJK masuk dan melakukan perlindungan terhadap konsumen. Jika ditemukan telah merugikan, maka bank tersebut.dapat dikatakan bank gagal. Dan OJK akan mengeluarkan rekomendasi agar LPS (lembaga penjamin simpanan) untuk.menjamin kerugian konsumen,” alasnya.

Pada kesempatan itu juga Bambang menyatakan, wartawan dan OJK saling membutuhkan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Bambang mengatakan, OJK membutuhkan wartawan untuk menyosialisasikan hasil pengawasan yang dilakukan OJK terhadap industri jasa keuangan melalui media, sehingga bisa memberikan edukasi bagi masyarakat. “Sedangkan wartawan membutuhkan informasi dari OJK untuk memberikan informasi yang objektif dan mencerdaskan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, OJK dalam melakukan tugas pengawasan, tidak sekedar mengontrol kegiatan industri jasa keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat, melainkan juga mengedukasi masyarakat dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Demikian pula wartawan, kata dia, dalam menjalankan tugas tidak sekedar memburuh berita heboh yang bernilai berita, melainkan lebih pada tujuan mencerdaskan masyarakat dengan informasi objektif dan terpercaya.

“Makanya, bagi OJK yang bertugas mengawasi kegiatan seluruh industri jasa keuangan terutama perbankan, sangat membutuhkan wartawan untuk menyebarluaskan informasi seputar hasil pengawasan yang dilakukan OJK terhadap lembaga jasa keuangan itu,” katanya.

Ia mengungkapkan, sejak Januari hingga Maret 2015, OJK Wilayah Regional Sulampua telah menerima sebanyak 211 pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pengelola usaha jasa keuangan. Jumlah pengaduan tersebut berasal OJK Makassar sebanyak 97 pengaduan, Jayapura satu pengaduan, Mamuju sembilan pengaduan, Manado 25 pengaduan dan Manokowari satu pengaduan.

Selanjutnya OJK Palu menerima 44 pengaduan, Kendari 13 pengaduan, Gorontalo 18 pengaduan dan Sofifi tiga pengaduan. “Dari seluruh pengaduan itu, yang sudah diselesaikan oleh OJK sebanyak 58,8 persen, sedangkan yang belum selesai masih 41,2 persen,” katanya.

Menurut dia, pengaduan yang belum selesai tersebut karena setelah masyarakat menyampaikan pengaduan kepada OJK, pengadu tidak lagi bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan OJK untuk memediasi penyelesaian kasus tersebut dengan pihak teradu.

“Kita berharap masyarakat yang merasa dirugikan oleh pengelola usaha jasa keuangan saat menyampaikan pengaduannya kepada OJK dapat disertai dengan bukti dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan OJK terkait masalah pengaduannya,” katanya.

To Top